Malaysia Bersiap Gelar Pemilu Dini

MALAYSIA - Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri Yaakob, mengumumkan pembubaran parlemen, Senin (10/10) kemarin. Pembubaran itu membuka jalan digelarnya pemilihan umum lebih awal tahun ini.

Pemilu dipercepat merupakan salah satu cara bagi PM Ismail agar partainya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), menguasai suara mayoritas di parlemen. Strategi tersebut demi memperkuat posisi kubu berkuasa, menyusul serangkaian kemenangan dalam pemilihan lokal.

Mengutip Bloomberg, kemarin, Ismail mengatakan, telah bertemu dengan Raja Malaysia, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk mendapatkan persetujuan pembubaran parleman.

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum akan memutuskan tanggal pemungutan suara. Secara hukum, pemilihan umum harus diadakan dalam waktu 60 hari setelah parlemen dibubarkan.

“Pembubaran ini dilakukan untuk menghentikan suara-suara yang selama ini mempertanyakan legitimasi Pemerintah,” kata Ismail, dalam pidato yang disiarkan televisi.

“Dengan pengumuman ini, amanah akan dikembalikan kepada rakyat. Mandat rakyat adalah penangkal ampuh bagi negara untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan yang kokoh, stabil, dan terhormat,” imbuh sang PM keempat Malaysia dalam empat tahun terakhir. Dia diangkat pada Agustus 2021

Tadinya, pemilu nasional tidak akan dilakukan hingga September tahun depan. Namun, tokoh-tokoh UMNO ingin mengadakannya lebih awal untuk menebus kekalahan pada pemilu 2018, setelah sekitar enam dekade berkuasa.

UMNO kembali berkuasa dua tahun kemudian setelah runtuhnya Pemerintahan Mahathir Mohamad. Tapi, partai itu memimpin koalisi yang dianggap rapuh. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, Pemerintahan tidak stabil karena pertikaian.

Partai menginginkan mandat yang lebih besar, bahkan jika itu berarti harus berkampanye sambil menerjang banjir yang diperkirakan akan melanda Malaysia beberapa bulan mendatang. Sejatinya, oposisi dan politisi yang berkuasa sama-sama keberatan mengadakan pemungutan suara selama musim hujan, yang dimulai pada November.

Dari pengalaman akhir tahun lalu, banjir menewaskan puluhan orang dan menyebabkan kerugian miliaran dolar Amerika Serikat (AS). Jika pemilu jadi digelar, kekuatan UMNO akan diuji setelah mantan PM Najib Razak mulai menjalani hukuman penjara.

Dia divonis bersalah dalam kasus mega korupsi perusahaan pelat merah, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Dalam beberapa waktu ke belakang, Ismail telah membangun reputasi sebagai pembela peradilan independen dengan membiarkan proses hukum terhadap Najib berlanjut.

Di saat yang sama, Presiden UMNO, Zahid Hamidi, mendesak anggotanya untuk mendukung pengampunan dari kerajaan bagi Najib, agar terbebas dari hukuman penjara 12 tahun. Senasib dengan Najib, Zahid juga menghadapi belasan tuduhan korupsi.

Pernyataan Raja

Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menyatakan kekecewaannya dengan perkembangan politik di negeri jiran. Namun ia tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan pembubaran Parlemen ke-14 yang berlaku mulai 10 Oktober 2022.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Pengawas Keuangan Rumah Tangga Kerajaan Ahmad Fadil Shamsuddin dalam akun Facebook Istana Negara, mengatakan,

"Selain menyetujui permintaan Perdana Menteri untuk mengembalikan mandat kepada rakyat untuk memilih pemerintahan yang stabil, Yang Mulia berharap agar Suruhjaya Pilihan Raya (SPR) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaysia dapat menyelenggarakan Pemilihan Umum ke-15 (PRU 15) dalam waktu."

"Yang Mulia menegaskan bahwa negara yang kuat penting untuk menjamin stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan negara."

Selain itu, ia mengatakan, Raja juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar negara dan masyarakat selalu diberkati, diberkati dan dilindungi dari segala bentuk bahaya. (rm.id)