TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

RELIJIUCITY

SEA Games 2025

Indeks

Dewan Pers

Menteri Ara Bangun 2.603 Rumah untuk Korban Banjir Sumatera, Tanpa APBN

Reporter & Editor : AY
Jumat, 19 Desember 2025 | 10:18 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat konferensi pers. Foto : Ist
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat konferensi pers. Foto : Ist

JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat menangani dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan pembangunan 2.603 unit rumah hunian tetap bagi korban terdampak, seluruhnya menggunakan dana non-APBN melalui skema gotong royong.

 

Dari total tersebut, 2.500 unit didukung Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit dibiayai langsung dari dana pribadi Maruarar Sirait.

 

“Semua non-APBN, total 2.603 rumah,” ujar Ara, sapaan Maruarar, di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

 

Ara menegaskan, percepatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar regulasi tidak menghambat penanganan bencana. Karena itu, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan cepat, legal, dan akuntabel.

 

Dalam skema yang disepakati, pemerintah daerah menyiapkan lahan, akses jalan, listrik, dan air. Sementara pihak donatur membangun rumah beserta fasilitas kawasan permukiman.

Adapun pembagian rumah meliputi Aceh 1.000 unit, Sumatera Utara 1.000 unit, dan Sumatera Barat 603 unit. Di Sumut, 103 rumah di Kabupaten Tapanuli Utara dibangun langsung dari dana pribadi Ara.

“Biarlah saya bangun rumah di kampung halaman saya,” ujarnya.

 

Ara menekankan, tantangan utama bukan pendanaan, melainkan ketersediaan lahan yang aman dan berstatus hukum jelas. Karena itu, BPKP dilibatkan untuk memastikan pembangunan non-APBN tetap sesuai aturan.

 

Jika seluruh persiapan lahan rampung, pembangunan tahap awal ditargetkan mulai pada 21 Desember 2025.

 

“Percepatan harus jalan, tapi tetap tertib hukum. Tujuannya satu: rakyat cepat punya rumah layak dan aman,” tegas Ara.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit