Prabowo Rangkul Tokoh Kritis, Diskusi Tertutup Hampir 5 Jam di Kartanegara

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan gaya kepemimpinan yang terbuka dengan merangkul sejumlah tokoh masyarakat yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah. Mereka diundang berdiskusi secara maraton selama hampir lima jam di kediaman Presiden, Jalan Kartanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

 

Pertemuan tertutup itu berlangsung pada Jumat (30/1/2026) malam. Sejak sore hingga malam, kendaraan tampak silih berganti keluar-masuk kompleks Kartanegara dengan pengamanan ketat. Pewarta tidak dapat mendekat karena terdapat pembatasan akses sekitar 150 meter dari lokasi.

 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut. Ia menegaskan, para undangan bukanlah oposisi politik, melainkan tokoh masyarakat yang aktif menyampaikan pandangan kritis.

 

“Tidak ada oposisi. Mereka tokoh masyarakat. Bapak Presiden sangat terbuka berdialog dan menerima masukan,” ujar Prasetyo di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Sejumlah nama yang hadir antara lain Peneliti Senior BRIN Prof. Siti Zuhro, mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji, mantan Ketua KPK Abraham Samad, serta mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Dari unsur pemerintah hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

 

Menurut Prasetyo, selain mendengarkan pandangan para tokoh, Presiden juga memaparkan berbagai program strategis yang telah dijalankan selama setahun terakhir pemerintahannya. “Semua berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” tegasnya.

 

Bahas Pengelolaan Negara

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi politik, melainkan diskusi serius mengenai masa depan bangsa.

“Bukan hanya kumpul-kumpul. Ini diskusi tentang pengelolaan negara, dari sumber daya alam sampai keuangan nasional,” kata Sjafrie di Cibodas, Bogor, Sabtu (31/1/2026).

 

Ia menambahkan, Presiden ingin mengajak semua pihak, termasuk yang selama ini kritis, untuk melihat kondisi bangsa secara realistis dan bersama-sama mencari solusi. “Keberpihakan kepada rakyat harus ditunjukkan secara moral dan tindakan,” ujarnya.

 

Said Didu mengungkapkan, diskusi berlangsung dinamis dan terbuka. Presiden mempresentasikan kebijakan strategis untuk percepatan perbaikan bangsa, sekaligus mendengarkan berbagai kritik, termasuk isu-isu sensitif.

“Diskusi berjalan terbuka. Presiden mendengarkan semua pandangan secara serius,” tulis Didu melalui akun X @msaid_didu.

 

Dalam pertemuan itu, para peserta disebut sepakat bahwa kedaulatan negara harus diperkuat, rakyat menjadi prioritas utama, dan pemberantasan korupsi tidak boleh melemah.

Soroti SDA, Korupsi, hingga Isu Global

Abraham Samad menegaskan, para tokoh yang hadir lebih tepat disebut pakar dan tokoh masyarakat kritis, bukan oposisi.

 

Ia mengungkapkan, Presiden dalam paparannya menyoroti pengelolaan sumber daya alam dan komitmen melawan praktik oligarki. “Presiden sangat serius. Beliau menyatakan tidak takut menghadapi risiko serangan balik ekonomi,” kata Abraham.

 

Prabowo juga menyinggung reformasi kepolisian, hasil pertemuan di World Economic Forum (WEF) Davos, serta keputusannya bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam forum internasional itu, Prabowo disebut konsisten menyuarakan dukungan bagi Palestina.

 

Setelah paparan Presiden, para tokoh menyampaikan pandangan sesuai bidang masing-masing. Abraham Samad, misalnya, mempresentasikan peta jalan pemberantasan korupsi dan strategi peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

 

Dinilai Cerminkan Kenegarawanan

Langkah Presiden Prabowo merangkul para pengkritik mendapat apresiasi dari kalangan pengamat. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai sikap tersebut mencerminkan kenegarawanan.

 

“Presiden tidak menganggap kritik sebagai ancaman. Ini sikap negarawan,” ujarnya.

 

Meski begitu, ia mengingatkan agar Presiden tidak hanya mendengar masukan yang bersifat “asal bapak senang” (ABS), tetapi juga pandangan dari pihak yang berseberangan.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta A. Bakir Ihsan juga menilai dialog langsung dengan tokoh kritis sebagai langkah positif. Namun ia menekankan pentingnya tindak lanjut nyata.

 

“Yang penting bukan hanya simbol merangkul, tetapi benar-benar mengakomodasi kritik dalam kebijakan konkret,” katanya.

 

Kalau mau versi yang lebih pendek (buat koran cetak) atau lebih tajam sudut politiknya, bilang aja.