Kejar Predikat WBBM, Kantah Tangsel Perkuat Layanan Transparan

SERPONG-Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus mengintensifkan langkah strategis untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

 

Upaya tersebut diwujudkan melalui serangkaian evaluasi menyeluruh yang melibatkan Tim Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten. Kegiatan evaluasi itu fokus utama menilai kesiapan internal lembaga dalam memenuhi standar pelayanan publik yang ditetapkan.

 

Dalam proses penilaian, tim evaluator melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap berbagai aspek penting di lingkungan kantor. Mulai dari inovasi pelayanan publik, kesiapan sarana dan prasarana, hingga implementasi manajemen perubahan menjadi poin utama dalam evaluasi tersebut.

 

Selain itu, aspek budaya kerja aparatur juga turut menjadi perhatian guna memastikan pelayanan berjalan optimal dan profesional.

 

Kepala Kantor Pertanahan Tangsel, Seto Apriyadi menegaskan, bahwa evaluasi ini bukan sekadar penilaian administratif semata. “Evaluasi ini menjadi momentum penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Seto, Senin (13/4). 

 

Ia menekankan, bahwa pihaknya berkomitmen menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan publik. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak hanya soal sistem, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai.

 

“Komitmen kami adalah membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

 

Seto mengatakan pembenahan pun terus dilakukan secara berkelanjutan, baik dari sisi digitalisasi layanan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.“Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan serta meminimalisir potensi maladministrasi,” ujarnya. 

 

Dengan adanya evaluasi dari tim Irjen ATR/BPN, Kantor Pertanahan Tangsel optimistis dapat memenuhi seluruh indikator yang dipersyaratkan.

 

Pencapaian predikat WBBM dinilai sebagai wujud nyata keberhasilan reformasi birokrasi, khususnya di sektor pertanahan. Ke depan, peningkatan kualitas layanan publik akan terus menjadi prioritas utama demi memberikan kepuasan maksimal bagi masyarakat.