Kini Saatnya Benahi Birokrasi

SERPONG -  Sudah saatnya pemerintah kembali melakukan pembenahan dan bersih-bersih birokrasi. Ini penting untuk menghentikan tindakan korupsi, pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oknum pejabat dan oknum birokrat.

 

Sudah saatnya pula dilakukan perbaikan tata kelola kementerian dan institusi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung ke masyarakat.

 

Ke depan ini tak boleh ada lagi oknum pejabat atau birokrat di pusat dan daerah yang mempersulit proses pembuatan KTP, akte kelahiran, sertipikat tanah, paspor dan izin usaha.

 

Kita berharap, para menteri mengingatkan lagi pejabat eselon satu dan eselon dua di kementeriannya untuk menindak tegas oknum petugas perizinan yang melakukan pungutan liar atau memberikan peluang bagi makelar izin untuk bermain.

 

Untuk membersihkan birokrasi dan memperbaiki tata kelola di daerah, kita juga berharap, kepala daerah berani bertindak tegas. Kalau ada oknum pejabat Pemda yang nakal, memeras atau melakukan pungutan liar terhadap masyarakat atau calon investor, segera dicopot dan langsung diserahkan ke aparat penegak hukum.

 

Untuk itu, para menteri dan kepala daerah mesti menempatkan orang-orang terbaik dan berintegritas di barisan terdepan pelayanan masyarakat.

Kita juga berharap, khusus untuk pelaksanaan program penyaluran bansos sembako, bansos tunai dan subsidi untuk rakyat kecil, ditangani pejabat dan petugas pelaksana dengan rekam jejak baik.

 

Artinya, tak boleh ada lagi oknum pejabat dan oknum petugas di lapangan yang main-main dengan bansos. Tak boleh ada lagi oknum petugas yang mencuri dana bansos dan tak boleh ada lagi penyaluran bansos salah sasaran.

Begitu pula yang terkait dengan pelaksanaan proyek padat karya. Kita berharap, pejabat yang menangani proyek padat karya adalah orang-orang jujur dan kredibel. Terutama yang menangani urusan keuangan dan pengadaan barang.

 

Oleh karena itu, proses seleksi calon pejabat yang menangani perizinan dan calon pejabat yang menangani proyek padat karya mesti dilakukan lebih ketat lagi. Sehingga ke depan ini, tak ada lagi orang yang tidak berkompeten, tapi lolos seleksi calon pejabat yang menangani perizinan atau lolos jadi pimpinan proyek padat karya.

 

Jadi sekali lagi, upaya bersih-bersih birokrasi di pusat dan daerah mesti dilakukan sesegera mungkin, sehingga kelak tak ada lagi oknum pejabat nakal yang kerjanya mempersulit masyarakat dan calon investor.