Presiden Selaraskan Kebijakan Ekonomi, Kumpulkan Otoritas Fiskal dan Moneter

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para otoritas fiskal dan moneter yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2026). Pertemuan digelar untuk memastikan kesinambungan kebijakan ekonomi nasional pasca pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).

Rapat tersebut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI Destry Damayanti beserta jajaran Deputi Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, CEO Danantara Rosan Roeslani, serta COO Danantara Dony Oskaria.

Pjs Gubernur BI Destry Damayanti menegaskan, KSSK akan terus memperkuat koordinasi antarlembaga guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan menyelaraskan kebijakan sesuai kewenangan masing-masing.

"Ke depan, koordinasi dan kerja sama antaranggota KSSK akan semakin diperkuat, terutama dalam menyelaraskan berbagai kebijakan strategis," ujar Destry.

Ia memastikan BI tetap menjalankan kebijakan moneter yang berfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar, baik di pasar spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), maupun Non-Deliverable Forward (NDF). Di sisi lain, kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan ekonomi juga akan terus dilanjutkan.

Selain menjaga stabilitas, BI tetap mendorong masuknya investasi asing, termasuk melalui insentif berupa penurunan biaya lindung nilai (hedging) sebagaimana diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli 2026.

Destry juga menegaskan, seluruh Dewan Gubernur BI tetap berkomitmen menjalankan amanat undang-undang sehingga kesinambungan kebijakan bank sentral tetap terjaga meski terjadi pergantian kepemimpinan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menilai, pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan kebijakan ekonomi di tengah transisi kepemimpinan BI.

"Ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang sudah berjalan. Yang diperkuat adalah sinergi antarlembaga agar koordinasi semakin solid," kata Anggito.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, fungsi BI sebagai otoritas moneter tetap berjalan normal. Menurutnya, stabilitas nilai tukar rupiah, pengendalian moneter, dan koordinasi kebijakan ekonomi tetap terjaga.
"Yang paling penting adalah keberlanjutan fungsi institusi bank sentral dalam menjalankan mandatnya," ujar Airlangga.

Danantara Masuk KSSK Plus
CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan, Presiden juga mengarahkan agar Danantara dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan KSSK. Langkah ini diharapkan memperkuat koordinasi sekaligus memperluas perspektif dalam setiap kebijakan ekonomi.

"KSSK diminta melibatkan Danantara dalam setiap proses pengambilan keputusan," kata Rosan.

Menurutnya, kehadiran Danantara akan membuat setiap kebijakan tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan moneter, tetapi juga dampaknya terhadap dunia usaha dan perekonomian nasional secara menyeluruh.

"Konsepnya adalah KSSK Plus, yakni KSSK yang diperkuat dengan kehadiran Danantara agar kebijakan yang dihasilkan semakin komprehensif," pungkasnya.