Jokowi Resmi Gabung PSI, Seberapa Besar Pengaruhnya ke Elektabilitas?

JAKARTA - Pengumuman Joko Widodo (Jokowi) sebagai anggota resmi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai berpotensi memberikan pengaruh besar terhadap elektabilitas partai berlambang gajah tersebut.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai keputusan Jokowi membuka keanggotaannya di PSI merupakan langkah penting di tengah elektabilitas partai yang masih berada di bawah 3 persen dalam sejumlah survei.

“Jokowi keluarkan jurus pamungkasnya untuk meningkatkan elektabilitas PSI,” kata Adi, yang juga Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Menurut Adi, Jokowi tampaknya menyadari elektabilitas PSI belum menunjukkan peningkatan signifikan. Karena itu, pengumuman status keanggotaan secara terbuka dinilai sebagai upaya untuk memperkuat posisi PSI.

“Sepertinya Jokowi meyakini kalau resmi menyatakan sudah PSI bakal mendongkrak elektabilitas Partai Gajah,” ujarnya.

Adi bahkan menyebut, jika langkah tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan, bukan tidak mungkin Jokowi mengambil peran yang lebih besar di PSI, termasuk menjadi ketua umum. Wacana tersebut sebelumnya memang sempat muncul di tengah relawan dan pendukung Jokowi.

Jokowi sendiri mengungkapkan telah menjadi bagian dari keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi DPD PSI Kota Bandung di Grand Pasundan, Jalan Peta, Sabtu (26/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi bahkan menunjukkan kartu tanda anggota (KTA) PSI yang dimilikinya.
“Sekarang saya bacakan di sini. Tertulis nama, Jokowi Widodo. Nomor keanggotaan, saya bacakan ya,” kata Jokowi.

Pengaruh Jokowi Dinilai Besar
Ketua DPP PSI Bestari Barus membantah pengumuman tersebut sengaja dilakukan untuk mendongkrak elektabilitas partai.

Menurutnya, Jokowi hanya menjawab pertanyaan publik mengenai kepastian statusnya sebagai kader PSI. Sebab, pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa Jokowi telah bersama PSI sejak 2025.

“Saya kira hal itu lebih pada menjawab pertanyaan publik selama ini. Apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin hanya sebuah pengumuman saja atas pertanyaan masyarakat, ‘Benar atau tidak Pak Jokowi sudah di PSI?’,” kata Bestari saat dihubungi Rakyat Merdeka, Senin (28/9/2026).

Meski begitu, Bestari mengakui kehadiran Jokowi memiliki pengaruh cukup besar terhadap PSI.

“Saya kira cukup besar,” ujarnya.
Bestari menjelaskan, sebelum Pemilu 2024, PSI memang belum berhasil menembus Senayan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut terjadi ketika Jokowi belum secara resmi menyatakan bergabung dengan PSI.

Ia juga menyebut kunjungan Jokowi bersama PSI ke sejumlah daerah mulai menunjukkan dampak terhadap elektabilitas partai.

“Tentu, ya. Bahkan pernah disurvei ada peningkatan. Ini hitungannya baru tiga provinsi yang baru dikunjungi. Nanti kalau sudah 20 provinsi, semakin kelihatan itu,” katanya.

Berpotensi Tarik Politisi Lain
Bestari juga menilai keterbukaan Jokowi mengenai statusnya sebagai kader PSI dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun politisi terhadap partai tersebut.

Menurut dia, sejumlah pihak yang sebelumnya masih mempertanyakan status Jokowi kini bisa mendapatkan kepastian.

“Bahkan ada teman dekat saya, tanpa saya sebut siapa dan partainya apa, dia bilang siap bergabung,” ungkapnya.
Namun, Bestari tidak menyebut identitas politisi yang dimaksud. Ia hanya mengatakan cukup banyak pihak yang tertarik bergabung dengan PSI.

Di sisi lain, PSI saat ini masih fokus mempersiapkan diri menghadapi verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bestari mengatakan konsolidasi dilakukan hingga tingkat DPW, kecamatan, bahkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu mendatang.

Terkait isu ambang batas parlemen, Bestari mengatakan Jokowi sebelumnya telah menyatakan tidak mempermasalahkan jika parliamentary threshold berada di kisaran 5–6 persen.

“Silakan masyarakat secara luas menyikapinya seperti apa. Kalau terkait dengan ambang batas, Pak Jokowi juga sudah menyatakan, ambang batas parlemen di angka 5–6 persen tidak masalah,” tandasnya.