Sisa 3 Tahun Pemerintahan Prabowo, Menteri Diminta Gaspol Layani Rakyat

JAKARTA - Usia pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tinggal tiga tahun. Para menteri pun diminta tancap gas, memperkuat kinerja, dan memastikan seluruh program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.

Pada 20 Oktober 2026 mendatang, pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia dua tahun. Artinya, masih tersisa tiga tahun masa pemerintahan untuk merealisasikan berbagai program yang telah dijanjikan.

Presiden Prabowo telah melakukan tujuh kali reshuffle kabinet untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan. Reshuffle terbaru dilakukan pada Kamis (1/10/2026), dengan memasukkan sejumlah nama baru yang diharapkan mampu memberikan energi dan kinerja baru bagi Kabinet Merah Putih.

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai reshuffle tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja kabinet.

“Publik berharap, reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo memperbaiki kinerja para anggota kabinetnya,” kata Fernando kepada Redaksi, Jumat (2/10/2026).
Fernando meminta seluruh menteri fokus membantu Presiden Prabowo menyukseskan program pemerintah. Berbagai kekurangan yang selama ini menjadi sorotan publik juga harus segera diperbaiki.

“Jangan hanya menikmati fasilitas negara, tetapi minim kinerja,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan para menteri yang berasal dari partai politik agar mengedepankan profesionalisme. Menurutnya, kepentingan politik harus dipisahkan dari tugas sebagai pembantu presiden dan pelayan masyarakat.

“Harus gaspol untuk kesuksesan pemerintahan. Jangan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan partai, terutama ketika mendekati tahun politik,” pesannya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai masih ada sejumlah pekerjaan besar yang harus segera dikonsolidasikan pemerintah. Dua di antaranya adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi serta penguatan stabilitas politik dan keamanan.

Menurut Dedi, kedua aspek tersebut masih perlu mendapat perhatian serius dalam tiga tahun terakhir pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia pun meminta para menteri lebih mengutamakan substansi kerja ketimbang membangun citra atau branding politik. Dengan begitu, agenda Presiden Prabowo dalam membangun negara dan pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.

“Reshuffle, meskipun diperlukan secara politik, akan lebih baik jika juga menimbang persoalan kapasitas, jangan didominasi kepentingan politis,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Negeri Surabaya Mubarok Eltran menilai kinerja kabinet sejauh ini belum maksimal. Salah satu indikatornya adalah masih adanya kekecewaan masyarakat terhadap kinerja sejumlah menteri.

Karena itu, Mubarok meminta para menteri memanfaatkan tiga tahun tersisa untuk bekerja lebih sungguh-sungguh dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Para menteri harus sungguh-sungguh merespons aspirasi rakyat,” tegasnya.

Senada, pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengingatkan para menteri agar tidak hanya menjalankan tugas rutin dan seremonial. Mereka harus fokus mengawal program-program yang menjadi ciri khas pemerintahan Prabowo.

“Kalau tugas rutin, itu sudah jalan sendiri siapa pun presidennya. Tapi, program-program yang khas Pak Prabowo, itu yang harus menjadi fokus para menteri,” tandas Fickar.