Ayo Stop Kebocoran

SERPONG - Aparat penegak hukum perlu terus mengingatkan para penyelenggara negara, pejabat eselon satu dan eselon dua di tingkat pusat maupun daerah supaya menyetop kebocoran anggaran. Ke depan ini, tak boleh ada lagi kebocoran anggaran rutin maupun anggaran pembangunan.

 

Kalau ada tanda-tanda oknum penyelenggara negara membiarkan terjadinya kebocoran anggaran, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung mesti bertindak tegas, segera periksa oknum tersebut.

 

Untuk menekan angka kebocoran anggaran, kita juga berharap, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus memberikan penyuluhan agar kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran bisa dicegah.

 

Kalau kebocoran di berbagai proyek, bisa dicegah, maka tak akan ada lagi anggaran pembangunan yang lenyap dan tak ada lagi anggaran yang tak menghasilkan apa-apa.

 

Kita berharap, ke depan ini, hanya orang-orang dengan rekam jejak baik dan jujur yang dipilih menjadi pimpinan proyek. Tak boleh ada lagi titipan calon pimpinan proyek.

 

Ke depan ini, tak boleh ada lagi penggelembungan nilai proyek. Tak boleh ada lagi permainan tender proyek. Tak boleh ada lagi makelar proyek. Tak boleh ada lagi oknum anggota legislatif ikut campur di proyek-proyek pembangunan.

 

Kita juga berharap, pemerintah memberikan prioritas tinggi pada proyek-proyek pembangunan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat kecil. Proyek-proyek yang tak terkait dengan kepentingan rakyat, sebaiknya ditunda dulu.

 

Kita juga berharap, proyek-proyek pembangunan pro rakyat kecil digarap lebih cermat. Ini penting agar bisa selesai tepat waktu, dengan kualitas yang baik.

 

Proyek-proyek pembangunan pro rakyat kecil, hasilnya mesti dinikmati langsung orang-orang di lapisan bawah. Proyek pembangunan instalasi penjernihan air misalnya, produknya mesti dinikmati rakyat miskin di perkampungan padat penduduk, yang selama ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

 

Jadi upaya menyetop kebocoran anggaran harus dilakukan seluruh penyelenggara negara dan para pejabat di pusat maupun daerah. Sebab, hanya dengan menyetop kebocoran anggaran, rakyat kecil bisa menikmati hasil pembangunan di negeri ini.