Bakom Tiga Kali Ganti Kepala dalam Setahun, Ada Apa dengan Komunikasi Pemerintah?

JAKARTA — Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah kembali berganti pimpinan. Belum genap dua tahun berdiri, lembaga yang bertugas mengomunikasikan kebijakan pemerintah itu sudah tiga kali mengalami pergantian kepala.

Setelah Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, dan Muhammad Qodari, kini posisi Kepala Bakom dipercayakan kepada Syahganda Nainggolan.
Pergantian tersebut dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan pelantikan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Prabowo juga menunjuk Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom. Keduanya diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026.

Sementara itu, Qodari mendapat tugas baru sebagai Sekretaris merangkap anggota Wantimpres.

Pergantian yang berlangsung cukup cepat ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas tim komunikasi pemerintah. Apalagi, sejak lembaga komunikasi kepresidenan dibentuk pada 2024, sudah empat sosok yang menduduki posisi pucuk pimpinan.

Lembaga tersebut awalnya bernama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Hasan Nasbi menjadi orang pertama yang dipercaya memimpinnya dan dilantik pada 19 Agustus 2024.

Ketika Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024, Hasan tetap dipercaya memimpin lembaga tersebut. Namun, masa jabatannya berakhir pada September 2025.

Pada 17 September 2025, Prabowo menunjuk Angga Raka Prabowo menggantikan Hasan. Saat itu, Angga juga menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.

Bersamaan dengan pergantian tersebut, nomenklatur lembaga berubah dari Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.

Belum genap tujuh bulan memimpin Bakom, Angga kembali diganti. Pada 27 April 2026, Prabowo melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Bakom menggantikan Angga melalui Keppres Nomor 52/P Tahun 2026.

Angga tetap berada di pemerintahan dan melanjutkan tugasnya sebagai Wamen Komdigi.

Qodari pun hanya sekitar lima bulan menduduki posisi tersebut. Pada 2 Oktober 2026, Prabowo kembali melakukan pergantian dengan menunjuk Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom.

Komunikasi Jadi Instrumen Persatuan
Usai dilantik, Syahganda mengungkapkan arahan Prabowo terkait tugas Bakom ke depan. Menurutnya, komunikasi pemerintah tidak sekadar menyampaikan program kepada masyarakat, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk memperkuat persatuan nasional.

“Arahan Presiden yang disampaikan beliau itu adalah bagaimana caranya komunikasi ini menjadi alat persatuan nasional,” kata Syahganda usai dilantik di Istana Negara, Jumat (2/10/2026).

Syahganda menilai masyarakat relatif mudah memahami program pemerintah yang telah berjalan. Tantangan yang lebih besar justru bagaimana menjelaskan gagasan dan pemikiran yang menjadi dasar dari setiap kebijakan Presiden.

“Karena yang paling susah ditangkap oleh rakyat itu adalah pikiran Presiden. Program oke, kemudian orang melihatnya, tapi pikiran?” ujarnya.
Menurut dia, gagasan Prabowo yang perlu dikomunikasikan kepada publik merupakan pemikiran yang berangkat dari konstitusi.

“Pikiran-pikiran beliau itu adalah pikiran-pikiran konstitusional. Dan itu penting sampai rakyat tahu semua,” tegasnya.
Selain memperkuat komunikasi publik, Bakom juga akan memberi perhatian terhadap perkembangan algoritma dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Syahganda membuka kemungkinan membentuk tim khusus yang mempelajari perkembangan algoritma dan AI. Tim tersebut nantinya mengkaji bagaimana teknologi dapat memengaruhi penyampaian pesan pemerintah kepada masyarakat.

“Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok atau tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran Presiden dengan masyarakat,” katanya.

Dia juga menilai perkembangan AI berpotensi menimbulkan distorsi terhadap pesan pemerintah.

“Jadi, pikiran-pikiran Presiden menurut saya selama ini banyak didistorsi. Distorsi oleh kekuatan AI itu,” ujarnya.
Karena itu, komunikasi pemerintah ke depan akan menggabungkan penyampaian program dengan pemanfaatan teknologi.

“Dengan kehadiran saya dan Pak Fadli Tri Hartono, kita akan mengombinasikan dengan teknologi yang berkembang sekarang ini,” pungkasnya.

Dinilai Perlu Perkuat Soliditas
Peneliti Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pergantian pimpinan Bakom merupakan bagian dari upaya memastikan fungsi komunikasi pemerintah berjalan maksimal.

Menurut Adi, pengalaman Syahganda sebagai aktivis senior diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

“Tak heran jika Syahganda yang dipercaya jadi Kepala Bakom baru. Pengalamannya sebagai aktivis senior diharapkan bisa memaksimalkan fungsi komunikasi pemerintah dengan bahasa yang merakyat dan membumi,” tutur Adi kepada Redaksi, Jumat (2/10/2026).

Sementara itu, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai persoalan komunikasi dan soliditas tim pemerintah sebelumnya perlu menjadi perhatian.

Dia mengapresiasi keputusan Prabowo menunjuk Syahganda sebagai Kepala Bakom.

“Ada masalah dengan tim komunikasi pemerintah, tapi kali ini kelihatannya tak lagi mengakomodir pihak tertentu dalam pengisian jabatan, dalam hal ini Bakom,” kata Fernando.

Menurut Fernando, Bakom harus menjadi bagian yang melekat dengan Presiden Prabowo dan ditempatkan sebagai badan strategis. Dengan begitu, setiap kebijakan pemerintah dapat disampaikan kepada masyarakat secara lebih efektif.

Bakom juga dinilai perlu memberikan masukan kepada Presiden mengenai poin-poin penting yang harus disampaikan dalam setiap kesempatan.
Namun, Fernando mengingatkan, persoalan komunikasi pemerintah tidak bisa hanya dibebankan kepada lembaga komunikasi.

“Namun selain komunikasi, tentunya perbaikan kinerjanya dari pemerintah juga harus ditingkatkan,” ujarnya.
Pergantian pimpinan Bakom diharapkan menjadi momentum untuk membangun pola komunikasi pemerintah yang lebih solid, terkoordinasi, dan efektif.

Dengan mandat baru tersebut, Bakom tidak hanya dituntut menyampaikan program pemerintah, tetapi juga menjembatani gagasan, pemikiran, serta arah kebijakan Presiden kepada masyarakat.