Hotspot Karhutla Turun Drastis, Tinggal 666 Titik

KALIMANTAN – Upaya pemadaman dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan pemerintah. Hasilnya, jumlah titik panas atau hotspot secara nasional turun signifikan menjadi 666 titik.

Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga Sabtu (3/10/2026) pukul 21.10 WIB, terdeteksi 666 hotspot kategori high confidence. Angka ini turun 605 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 1.271 titik.

Data tersebut merupakan hasil pemantauan satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan penurunan jumlah hotspot menjadi perkembangan positif. Namun, pemerintah tetap menyiagakan operasi pengendalian karhutla karena kondisi di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu.

“Karena kondisi karhutla sangat dinamis dan dapat berubah cepat mengikuti cuaca, kondisi lahan, serta aktivitas di lapangan,” kata Ristianto dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Di enam provinsi prioritas, jumlah hotspot juga menurun dari 726 menjadi 429 titik.

Namun, Sumatera Selatan justru mengalami lonjakan paling tinggi. Jumlah hotspot di provinsi tersebut mencapai 254 titik, naik tajam dari 83 titik pada hari sebelumnya.

Sementara itu, Kalimantan Tengah mencatat 96 titik, turun dari 355 titik. Kemudian Kalimantan Barat 26 titik dari 246 titik, Kalimantan Selatan 18 titik dari 42 titik, dan Jambi tiga titik dari sebelumnya nihil. Riau mencatat 32 titik setelah sehari sebelumnya tidak terdeteksi hotspot.

Ristianto menegaskan, hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit. Karena itu, angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan jumlah kejadian kebakaran atau luas lahan yang terbakar.

“Setiap indikasi tetap harus diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi aktual serta menentukan respons yang diperlukan di lapangan,” ujarnya.

Pengendalian karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Manggala Agni Kemenhut, BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, dan berbagai pihak terkait.

Pemerintah juga menyiagakan 61 unit armada udara. Sebanyak 17 unit digunakan untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sedangkan 44 unit lainnya disiapkan untuk operasi water bombing.

Kemenhut memberikan perhatian khusus terhadap kebakaran di lahan gambut. Sebab, bara api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan tanah meski api di permukaan sudah tidak terlihat.

Karena itu, proses pembasahan dan pendinginan terus dilakukan hingga lokasi benar-benar dinyatakan aman.

Kemenhut juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan asap, titik api, aktivitas pembakaran, maupun satwa liar yang membutuhkan penanganan.

Kementan Waspadai Lima Provinsi
Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) masih mewaspadai potensi karhutla di sejumlah wilayah yang mencatat hotspot tinggi.

Direktur Perlindungan Perkebunan Kementan, Hendratmojo Bagus Hudoro, mengatakan sedikitnya terdapat lima provinsi dengan sebaran hotspot yang tergolong tinggi.

“Titik panas (hotspot) adalah indikator suhu tinggi yang perlu diverifikasi faktual di lapangan (ground check), belum tentu seluruhnya merupakan kejadian kebakaran,” kata Bagus, Minggu (4/10/2026).

Menurutnya, kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Pasalnya, banyak perkebunan berada di lahan kering yang rentan terbakar selama musim kemarau.

Sebagai langkah mitigasi, Kementan telah membangun 251 hektare demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) serta membentuk Kelompok Tani Peduli Api di enam provinsi zona merah.

Selain itu, sebanyak 2.000 pemegang izin usaha perkebunan diwajibkan memenuhi standar sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.
DPR Dorong Penguatan Masyarakat Peduli Api

Anggota Komisi IV DPR, Herry Dermawan, mendorong pemerintah memperkuat peran Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam mendeteksi potensi karhutla sejak dini.

Menurut Herry, warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan menjadi pihak yang paling cepat mengetahui apabila muncul indikasi kebakaran.

“Kalau kebakaran hutan itu sebetulnya ada satu yang luar biasa, yang tidak dibiayai negara, yaitu MPA, Masyarakat Peduli Api. Jadi mereka itu biasanya dari desa-desa yang berbatasan dengan hutan,” ujar Herry.

Ia mengatakan, MPA selama ini berperan penting dalam menyampaikan informasi awal ketika muncul titik api. Namun, kelompok tersebut masih menghadapi keterbatasan fasilitas, mulai dari alat komunikasi hingga perlengkapan keselamatan.

“Ketika ada kebakaran, dia mau ke tempat itu enggak punya sepatu yang aman, enggak punya helm atau apa,” tandasnya.