KPK OTT Bupati Klaten, Diduga Terkait Suap hingga Audit BPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap menyasar Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis (15/10/2026). Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menjadi salah satu dari 20 orang yang diamankan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan penangkapan tersebut. “Benar, Bupati Klaten,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2026).
Setyo mengatakan, para pihak yang diamankan sementara menjalani pemeriksaan di Markas Polres Klaten. Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan fasilitas kepolisian setempat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, total ada 20 orang yang diamankan dalam operasi di wilayah Klaten dan Jakarta. Mereka terdiri dari Bupati Klaten, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Klaten, ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pihak swasta.

“Tim KPK mengamankan sejumlah 20 orang di wilayah Klaten dan Jakarta,” kata Budi.

Dalam operasi tersebut, penyidik turut menyita uang tunai yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 1 miliar. Penghitungan masih berlangsung.
“Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp 1 miliar,” ungkap Budi.

KPK menduga OTT ini berkaitan dengan praktik suap dalam pengadaan barang dan jasa, pengurusan perizinan, serta penerimaan lain dari organisasi perangkat daerah (OPD). Penyidik juga menelusuri dugaan pemberian dari Bupati Klaten kepada oknum BPK terkait pemeriksaan atau audit.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

OTT di Klaten menjadi operasi tangkap tangan ke-23 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Sebelum kasus ini, KPK telah menindak 13 kepala daerah dan sembilan pihak nonkepala daerah.

Dua Hari Setelah OTT BNPB
OTT di Klaten berlangsung hanya dua hari setelah KPK melakukan operasi serupa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026).

Dalam perkara BNPB, KPK mengamankan barang bukti senilai total Rp 3,3 miliar. Barang bukti tersebut terdiri dari uang tunai, logam mulia berupa emas, serta aset dalam bentuk kripto.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, barang bukti itu ditemukan dari sejumlah pihak yang diamankan. Namun, ia belum merinci kepemilikan masing-masing barang bukti.

“Itu dari beberapa pihak, gitu. Tapi spesifikasinya atau detailnya pihak-pihak siapa apa segala macam ya nanti silakan menghubungi jubir atau ke Deputi Penindakan,” kata Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah dua tenaga ahli Kepala BNPB berinisial BMS dan RE, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial GPS, serta dua pihak swasta berinisial GP dan SNG.
“Sudah dimasukkan ke Rutan KPK juga semua,” ujar Setyo.

Setyo menjelaskan, penyidik mengidentifikasi dua klaster dugaan korupsi dalam perkara BNPB, yakni konflik kepentingan dan suap. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP) yang dialokasikan untuk penanganan bencana.

Menurut Setyo, penggunaan DSP seharusnya mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Namun, penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam proses penggunaannya.

“Dari dana siap pakai inilah kemudian ada proses-proses yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Meskipun kami juga melihat ada beberapa persyaratan untuk bisa menggunakan dana siap pakai ini,” jelasnya.

KPK menyatakan penyidikan kasus BNPB masih berlanjut. Penyidik membuka kemungkinan melakukan pemeriksaan lanjutan, penggeledahan, penyitaan, serta langkah hukum lain untuk memperkuat pembuktian.