Jokowi Sebut Ada Penumpang Gelap di Balik Polemik Ijazah Gibran

SOLO - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menduga polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat karena ditunggangi kepentingan politik. Ia menyebut ada pihak yang memanfaatkan isu tersebut untuk merusak reputasi politik dirinya dan sang putra.

“Kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik. Kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi,” kata Jokowi saat ditemui wartawan di kediamannya, Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10/2026).

Menurut Jokowi, polemik tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menurunkan citra politik seseorang. Ia menduga sasaran gerakan itu bukan hanya Gibran, tetapi juga dirinya.
“Sekali lagi, ini operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” tegasnya.

Saat ditanya siapa yang menjadi sasaran operasi politik tersebut, Jokowi menjawab, “Ya dua-duanya bisa.”
Meski demikian, Jokowi mengaku tidak terlalu mempersoalkan berbagai tudingan yang diarahkan kepada keluarganya. “Buat saya ya biasa saja,” ujarnya.

Terkait wacana penggunaan hak angket DPR untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran, Jokowi menegaskan tidak akan ikut campur. Ia menyebut hak angket merupakan hak konstitusional partai politik dan fraksi di DPR.

“Itu hak konstitusional dari semua partai yang ada di DPR. Dari semua fraksi yang ada di DPR. Dan, itu hak konstitusi yang ada dalam konstitusi kita,” kata mantan Wali Kota Solo tersebut.

PSI Duga Ada Aktor Politik
Pernyataan Jokowi senada dengan kecurigaan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus. Ia menduga ada aktor politik di balik desakan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengevaluasi posisi Gibran, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kan tujuannya pasti politik tertentu. Sangat kental aroma politisnya,” kata Bestari, Jumat (16/10/2026).

Bestari menilai gerakan tersebut tidak muncul secara spontan. Ia menduga ada tokoh berpengaruh yang menggerakkan desakan tersebut. Namun, ia tidak menyebutkan nama maupun bukti yang mendasari tudingannya.

Menurutnya, polemik itu berpotensi merenggangkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran sekaligus memecah belah koalisi pemerintahan.

“Lambat laun akan terungkap. Tentu orang besar di belakang ini adalah mereka yang mabuk kekuasaan, yang ingin memecah belah antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran,” ujarnya.

Bestari menegaskan PSI tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia optimistis koalisi pendukung pemerintah tetap solid menjalankan mandat masyarakat.

Istana: Gibran Tak Bisa Dimakzulkan
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan turut menanggapi polemik tersebut. Ia menegaskan Gibran tidak dapat dimakzulkan.

“Tidak bisa di-impeach,” tegas Syahganda.

Ia memperkirakan polemik ijazah Gibran masih akan bergulir melalui jalur politik maupun hukum. “Kita masih melihat, alurnya kan bisa ke politik, bisa kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain,” ujarnya.