Harga Pertamax Melambung, Pertalite Diserbu, Stok Menyusut

JAKARTA - Lonjakan harga BBM nonsubsidi mendorong konsumen beralih ke Pertalite. Dampaknya, ketahanan stok BBM bersubsidi tersebut kini turun menjadi 16–18 hari. Pemerintah memastikan pasokan masih aman, tetapi lonjakan permintaan perlu diantisipasi agar tidak berujung kelangkaan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, penurunan ketahanan stok Pertalite bukan disebabkan gangguan pasokan dari luar negeri. Kondisi ini terjadi karena masyarakat memilih BBM yang lebih murah di tengah lebarnya perbedaan harga.

“Karena harganya kan cukup berbeda, cukup ekonomis itu. Itu sebenarnya masalahnya,” kata Bahlil kepada wartawan di Kementerian ESDM, Jumat (16/10/2026).

Saat ini, Pertamax dijual Rp 15.950 per liter, Pertamax Green Rp 19.150 per liter, dan Pertamax Turbo Rp 19.600 per liter. Sementara itu, harga Pertalite bertahan di Rp 10 ribu per liter berkat subsidi pemerintah.

Bahlil memastikan ketahanan stok Pertalite saat ini masih berada di atas batas minimal yang dianggap aman. Ia memperkirakan stok dapat kembali mencapai ketahanan 20 hari dalam waktu sekitar sepekan.

“Mungkin untuk mencapai di angka 20 itu, ya kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai, tapi di 16 sampai 18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal, nggak. Itu masih oke,” ujarnya.

Ia juga memastikan pasokan BBM nonsubsidi serta BBM untuk kendaraan diesel tetap aman. Pemerintah, kata dia, tidak menghadapi persoalan berarti dalam penyediaan berbagai jenis BBM tersebut.

Meski begitu, pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi menjadi perhatian. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menilai, lonjakan permintaan Pertalite merupakan konsekuensi logis dari perbedaan harga yang cukup lebar.
“Penurunan ketahanan Pertalite ini pada dasarnya adalah reaksi rasional konsumen terhadap disparitas harga yang sangat besar,” ujar Satya saat dihubungi Rakyat Merdeka, Jumat (16/10/2026) malam.

Menurut Satya, perpindahan konsumsi akan berlanjut selama kesenjangan harga belum berubah. Karena itu, pemerintah perlu segera memperjelas aturan penerima BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran sekaligus menjaga ketersediaan stok.

Ia mendorong percepatan revisi regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yang mengatur penyaluran dan penerima BBM bersubsidi. Kejelasan kriteria diperlukan agar pembatasan pembelian Pertalite dapat diterapkan secara efektif.

“Mempercepat revisi dasar hukum, menerapkan pembatasan secara nyata. Saat ini Perpres 191 Tahun 2014 perlu diperjelas mengenai siapa yang berhak membeli Pertalite,” katanya.

Satya menilai ketahanan stok 18 hari belum menjadi masalah dalam jangka pendek. Namun, pemerintah harus mengantisipasi peningkatan konsumsi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), ketika permintaan BBM berpotensi melonjak.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi juga memperingatkan risiko kelangkaan jika kenaikan permintaan Pertalite tidak diimbangi penambahan kuota. Menurut dia, perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi sulit dihindari selama selisih harga masih besar.

Fahmy menyebut pemerintah menghadapi pilihan sulit. Opsi pertama adalah memperketat penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran, sembari tetap memberi akses Pertalite atau Solar bagi sepeda motor serta angkutan barang dan orang.

Opsi kedua, pemerintah menambah kuota Pertalite untuk mengimbangi lonjakan permintaan. Namun, langkah tersebut berisiko memperbesar beban fiskal karena kebutuhan anggaran subsidi energi ikut meningkat.

Di sisi lain, pembatasan penerima subsidi juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah yang daya belinya sedang melemah. Fahmy khawatir kebijakan yang menambah beban kelompok tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, ia mengusulkan realokasi anggaran untuk sementara waktu guna menopang subsidi BBM. Salah satu opsi yang disorotnya adalah mengalihkan sebagian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Koperasi Desa ke subsidi energi.

“Satu-satunya cara adalah merealokasi sementara anggaran. Mungkin dari program MBG atau Koperasi Desa, dialihkan dulu ke subsidi BBM,” pungkasnya.