Bansos dan MBG Jadi Penopang Kepuasan Pemerintah

JAKARTA - Program bantuan sosial (bansos) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penopang kepuasan publik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, tingginya harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi rumah tangga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Survei Poltracking Indonesia mencatat, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 55,3 persen. Sementara itu, 40,9 persen responden menyatakan tidak puas.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran dan program MBG menjadi dua alasan utama responden merasa puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Di antara publik yang puas terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dua alasan paling dominan adalah bantuan pemerintah tepat sasaran 16,5 persen dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 15,0 persen,” ujar Hanta di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Survei tersebut dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 30 September hingga 7 Oktober 2026, melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi. Poltracking menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari sejumlah program prioritas pemerintah, MBG menjadi program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dengan angka 29,6 persen. Berikutnya, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 11,4 persen dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 9,6 persen.

Sebanyak 92,4 persen responden juga mengaku mengetahui program MBG. Namun, tingkat pengenalan yang tinggi tersebut belum sejalan dengan kepuasan terhadap pelaksanaannya.

Di antara responden yang mengetahui program tersebut, 49,5 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 47,4 persen mengaku puas. Hanta menilai, kondisi ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk membenahi pelaksanaan program prioritas agar manfaatnya lebih optimal.

Menurut dia, apresiasi publik terhadap program Sekolah Rakyat cukup tinggi. Sebaliknya, pelaksanaan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) masih perlu ditingkatkan.

“Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas implementasi program prioritasnya,” tutur Hanta.

Harga Kebutuhan Pokok Jadi Sorotan
Di balik dukungan terhadap bansos dan MBG, tekanan ekonomi masih menjadi persoalan utama masyarakat. Sebanyak 45,9 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah yang harus segera diselesaikan. Persoalan berikutnya adalah sulitnya mencari pekerjaan sebesar 9,3 persen dan pemberantasan korupsi sebesar 8,9 persen.

Beban ekonomi juga tercermin dari pengeluaran rumah tangga. Sebanyak 65,3 persen responden mengaku pengeluarannya meningkat dalam setahun terakhir. Sementara itu, 58,6 persen menyatakan harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam sebulan terakhir.

Situasi tersebut sejalan dengan rendahnya penilaian publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Tingkat kepuasan di sektor ini hanya 36,8 persen, terendah dibandingkan bidang lainnya. Sebaliknya, kepuasan terhadap bidang pendidikan mencapai 66,3 persen dan kesehatan 62,1 persen.

Meski kepuasan terhadap kinerja pemerintah belum merata, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat sebesar 64,8 persen. Angka ini lebih tinggi 9,5 poin persentase dibandingkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat masih menjadi modal bagi pemerintah. Namun, kepercayaan itu perlu dijawab dengan kebijakan yang mampu mengatasi persoalan mendasar, terutama kenaikan biaya hidup dan keterbatasan lapangan kerja.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Ricky Tamba mengatakan, bansos dan MBG mendapat perhatian karena manfaatnya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Menurut dia, MBG membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, sedangkan bansos meringankan beban keluarga yang membutuhkan di tengah tekanan ekonomi.

“Bagi keluarga penerima, manfaat program seperti ini bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah. Ada kebutuhan rumah tangga yang terbantu, ada beban pengeluaran yang berkurang, dan ada harapan yang ingin mereka lihat terwujud,” kata Ricky.

Ia menegaskan, hasil survei tersebut tidak seharusnya membuat pemerintah berpuas diri. Sebaliknya, angka kepuasan publik harus menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan.

“Angka survei jadi pengingat bahwa kepercayaan rakyat harus terus dijaga melalui kerja nyata,” ujarnya.

MBG Dinilai Bantu Keluarga dan Serap Tenaga Kerja

Ketua DPP Partai NasDem sekaligus Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago juga menilai MBG dan bansos mendapat perhatian karena menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Menurut Irma, tekanan ekonomi global turut berdampak terhadap daya beli masyarakat Indonesia. Dalam situasi tersebut, bantuan pemerintah dinilai dapat membantu mengurangi beban keluarga.

“Minimal anak-anak mereka yang sekolah sudah makan siang, kondisi ini tentu meringankan sedikit kesulitan akibat harga-harga pokok yang tinggi,” ujarnya.

Irma mencontohkan, harga beras di sejumlah daerah telah mencapai Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Sementara itu, harga minyak goreng, khususnya Minyak Kita, berada di kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter.

Selain membantu pemenuhan gizi anak, ia menilai MBG berpotensi membuka lapangan kerja melalui operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut dia, setiap dapur melibatkan sekitar 47 relawan.

Penyerapan tenaga kerja tersebut dinilai dapat membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya kesempatan kerja.

“Sehingga wajar jika MBG menjadi program yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Irma.

Meski bansos dan MBG menjadi penopang kepuasan publik, hasil survei tersebut sekaligus memperlihatkan tantangan pemerintah. Bantuan sosial dapat meringankan beban masyarakat, tetapi persoalan harga kebutuhan pokok, daya beli, dan lapangan kerja tetap membutuhkan penyelesaian yang lebih mendasar.