KPK Ungkap Dugaan Korupsi Tenda hingga Perahu Karet di BNPB

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pengadaan perlengkapan penanganan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Barang yang diduga bermasalah bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga tenda, selimut, pompa air, hingga perahu karet.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik tengah mendalami mekanisme pengadaan, dokumen, serta barang bukti elektronik untuk mengungkap peran para pihak dan aliran uang dalam perkara tersebut.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam dua klaster perkara. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran penanganan bencana, termasuk pembelian saham senilai sekitar Rp30,98 miliar. Sementara klaster kedua terkait dugaan suap dari pihak swasta dalam pengadaan barang menggunakan Dana Siap Pakai.

KPK juga telah berkoordinasi dengan Panglima TNI terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif. Penanganan lebih lanjut terhadap keduanya akan dilakukan melalui Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penegakan hukum secara tegas jika ditemukan penyimpangan.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyayangkan dugaan korupsi tersebut karena menyangkut bantuan yang seharusnya diterima korban bencana. Ia mendesak KPK mengusut perkara hingga tuntas.

Sebelumnya, KPK juga mengungkap dugaan korupsi pengadaan alat komunikasi handy talky (HT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menggunakan Dana Siap Pakai BNPB.