Pemerintah Gelontorkan Rp 1,23 Triliun untuk Tangani Karhutla di 7 Provinsi

JAKARTA – Pemerintah pusat mengucurkan anggaran Rp 1,235 triliun untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi serta 35 kabupaten/kota terdampak. Dana tersebut diprioritaskan untuk pemadaman api, pelayanan kesehatan, dan perlindungan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan, bantuan disalurkan dalam dua tahap, yakni pada 7 September dan 22 Oktober 2026. Penyaluran tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp 1,235 triliun,” kata Sugiono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Tujuh provinsi penerima bantuan meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau. Dana juga dialokasikan bagi 35 pemerintah kabupaten/kota yang menghadapi dampak karhutla.

Sugiono menjelaskan, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan penanganan karhutla dan meminta agar penggunaan anggaran mengutamakan keselamatan serta kesehatan warga.

Langkah perlindungan masyarakat dilakukan melalui pelayanan kesehatan, penyediaan rumah oksigen, hingga penanganan warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap.

Selain itu, anggaran digunakan untuk mendukung pemadaman, termasuk pengadaan alat pelindung diri, pompa air, tangki air, selang pemadam, serta alat suntik air untuk lahan gambut. Dana juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sumur bor, mobilisasi personel, operasional petugas, dan kebutuhan logistik di lapangan.

Saat ini, sekitar 71 ribu personel dikerahkan untuk menangani karhutla melalui operasi darat dan udara. Sugiono menegaskan, upaya tersebut membutuhkan kerja sama seluruh pihak, termasuk masyarakat di wilayah terdampak.

Pemerintah berharap dukungan anggaran tersebut dapat mempercepat penanganan darurat, menekan dampak kebakaran, dan memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan secara maksimal.