Menebak Pengganti Gibran
DI panggung politik Indonesia, orang sering lebih sibuk menghitung siapa yang akan memperoleh kursi daripada memikirkan pekerjaan yang menunggu di baliknya. Setiap kekosongan jabatan mengundang nama, persekutuan, dan kalkulasi kekuasaan. Kedekatan dengan pemimpin mendadak menjadi ukuran kelayakan. Seolah nasib republik ditentukan oleh siapa yang paling dekat dengan pintu kekuasaan.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 membawa Indonesia ke dalam situasi politik yang tidak biasa. Perdebatan mengenai proses pencalonannya belum sepenuhnya reda, sementara perhatian beralih kepada pertanyaan baru: siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto? Surat pengunduran diri telah diterima pimpinan MPR. Proses konstitusional bergerak, dan pertarungan kepentingan politik mulai menemukan panggungnya.
Sejumlah nama diperbincangkan, dari Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Teddy Indra Wijaya, Bahlil Lahadalia, Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, hingga Dedi Mulyadi. Mereka datang dari latar kekuasaan yang berbeda: parlemen, kabinet, lingkar kepercayaan Presiden, kepemimpinan partai, dan pemerintahan daerah. Nama-nama tersebut masih berada dalam wilayah spekulasi politik, bukan daftar resmi calon yang diajukan Presiden.
Justru sikap partai-partai menarik dicermati. Golkar, Demokrat, Gerindra, dan kekuatan politik lainnya belum memperlihatkan persaingan terbuka yang sebanding dengan besarnya nilai strategis jabatan Wakil Presiden. Keheningan ini menyimpan persoalan yang lebih penting daripada siapa yang kelak terpilih: bagaimana kekuasaan bekerja ketika hampir seluruh kekuatan politik besar berada dalam satu pemerintahan?
Politik Menunggu
Dalam pemerintahan yang ditopang koalisi besar, jabatan Wakil Presiden memiliki nilai tawar politik tinggi. Partai membutuhkan akses terhadap keputusan negara, sementara Presiden memerlukan dukungan parlemen untuk menjaga kesinambungan pemerintahannya. Jumlah kursi DPR menjadi modal perundingan, tetapi tidak otomatis memberikan hak atas jabatan Wakil Presiden.
Golkar mempunyai kekuatan parlemen. Demokrat berkepentingan mempertahankan pengaruh politiknya. Gerindra harus menjaga keseimbangan internal sekaligus hubungan dengan mitra koalisi. Mengajukan calon terlalu dini berisiko menimbulkan penolakan, sementara menunggu memberi kesempatan membaca arah keputusan Presiden. Dalam keadaan demikian, sikap diam dapat menjadi strategi yang lebih menguntungkan daripada pernyataan terbuka.
Ada gejala menarik di sini. Semakin besar koalisi pemerintahan, semakin luas ruang Presiden menentukan pilihan tanpa tekanan oposisi yang berarti. Pada saat bersamaan, partai-partai justru dapat kehilangan daya tawar individual karena masing-masing berkepentingan mempertahankan kedekatan dengan pusat kekuasaan. Koalisi yang besar belum tentu menghasilkan perundingan yang setara.
Dalam teori koalisi politik, William Riker melalui The Theory of Political Coalitions (1962) menjelaskan bagaimana aktor politik memperhitungkan pembagian keuntungan dan kekuatan dalam membentuk persekutuan. Logika tersebut membantu membaca perilaku partai, meskipun konfigurasi koalisi Indonesia mempunyai karakter tersendiri. Partai tidak selalu mengejar jabatan tertinggi; mempertahankan akses terhadap kekuasaan kadang lebih menguntungkan daripada mempertaruhkan hubungan politik.
Diamnya partai-partai mungkin mencerminkan disiplin koalisi. Tetapi jika semua menunggu satu orang, kita patut bertanya: apakah koalisi masih menjadi ruang perundingan, atau telah berubah menjadi ruang kepatuhan?
Pertanyaan ini menyentuh kualitas demokrasi. Dukungan parlemen yang besar memang dapat memperlancar agenda pemerintahan. Risiko muncul ketika disiplin koalisi mengurangi keberanian fraksi menguji kebijakan, mempertanyakan penggunaan anggaran, atau meminta pertanggungjawaban pejabat. Pengawasan yang lemah membuat kekeliruan lebih sulit dikoreksi sebelum menimbulkan kerugian publik.
Kekuasaan yang terlalu jarang dibantah mudah kehilangan kesempatan memperbaiki dirinya.
Kalkulasi Kekuasaan
Memilih Wakil Presiden melalui MPR berbeda dengan menentukan pasangan dalam pemilihan umum. Pada 2024, Prabowo membutuhkan pendamping untuk memenangkan kontestasi elektoral. Kini persoalannya berubah. Presiden telah memegang mandat pemerintahan, sehingga kebutuhan utamanya adalah memastikan kekuasaan dapat dijalankan secara efektif hingga akhir masa jabatan.
Nama-nama yang beredar memperlihatkan beberapa sumber kekuatan politik. Figur dari parlemen menawarkan pengalaman legislasi dan kemampuan menjembatani hubungan antarlembaga. Tokoh partai membawa jaringan organisasi dan dukungan politik. Menteri mempunyai pengalaman menjalankan kebijakan, sedangkan figur dari lingkar terdekat Presiden memiliki modal kepercayaan pribadi. Pemimpin daerah menawarkan pengalaman menghadapi persoalan pemerintahan secara langsung.
Masing-masing mempunyai keunggulan sekaligus keterbatasan. Kecakapan berunding tidak selalu sejalan dengan kemampuan mengelola birokrasi. Pengalaman administratif belum tentu cukup untuk menghadapi konflik kepentingan politik. Popularitas di daerah juga tidak otomatis menunjukkan kesiapan mengemban tanggung jawab kenegaraan pada tingkat nasional.
Di sinilah kualitas pilihan Presiden dapat diuji. Apakah jabatan Wakil Presiden akan digunakan untuk memperkuat keseimbangan koalisi, memperlancar koordinasi pemerintahan, atau mempertahankan kendali politik melalui figur yang paling dipercaya?
Kedekatan pribadi dengan Presiden merupakan modal penting. Hubungan kerja yang baik dapat mempercepat koordinasi dan mengurangi gesekan dalam pengambilan keputusan. Tetapi kepercayaan yang sehat juga memerlukan ruang untuk berbeda pendapat. Wakil Presiden seharusnya mampu membaca risiko kebijakan, menyampaikan keberatan, dan memberikan pertimbangan ketika keputusan Presiden membutuhkan koreksi.
Kesetiaan kepada Presiden tidak semestinya menghilangkan kesetiaan kepada akal sehat.
Pemilu 2029 hampir pasti ikut membayangi perhitungan elite. Jabatan Wakil Presiden dapat memperbesar pengenalan publik, memperluas jaringan politik, dan membuka peluang dalam kontestasi berikutnya. Persoalan muncul apabila kebutuhan pemerintahan sekarang dikalahkan oleh strategi pewarisan kekuasaan. Republik tidak seharusnya membiayai masa persiapan politik seseorang melalui jabatan konstitusional.
Logika Pilihan
Dalam amatan saya, pertanyaan yang lebih mendasar bukan siapa yang paling dekat dengan Prabowo, melainkan persoalan pemerintahan apa yang hendak diselesaikan melalui pilihan tersebut. Presiden memerlukan pendamping yang memahami arah kebijakannya, mampu menjaga hubungan politik, sekaligus sanggup menghubungkan keputusan pusat dengan kenyataan pelaksanaan di lapangan.
Ketiga kebutuhan itu tidak selalu bertemu pada satu orang. Tokoh dengan dukungan partai besar mungkin mempunyai kemampuan konsolidasi politik, tetapi belum tentu menguasai persoalan teknis pemerintahan. Figur yang sangat dipercaya Presiden dapat memperlancar komunikasi internal, tetapi masih harus membuktikan kapasitas kepemimpinan publiknya. Sementara itu, pejabat berpengalaman mungkin unggul dalam administrasi negara, tetapi memerlukan dukungan politik untuk menjalankan perannya.
Pilihan Presiden akan memperlihatkan prioritas yang hendak dibangun. Apakah pemerintah membutuhkan tambahan kekuatan politik, kemampuan koordinasi yang lebih baik, atau kepemimpinan yang dapat memperbaiki hubungan negara dengan masyarakat?
Perhitungan tersebut juga membawa konsekuensi kelembagaan. Mengangkat pimpinan parlemen dapat mengubah konfigurasi kepemimpinan dan hubungan politik di DPR. Memindahkan menteri berpengalaman berpotensi mengganggu kesinambungan program yang sedang berjalan. Menarik pemimpin partai ke jabatan negara dapat menggeser keseimbangan internal organisasi dan hubungan antarmitra koalisi.
Dalam ekonomi politik, persoalan ini dapat dibaca melalui konsep opportunity cost, yakni nilai manfaat terbaik yang harus dilepaskan ketika sebuah pilihan diambil. Seorang calon mungkin sangat layak menjadi Wakil Presiden, tetapi negara tetap perlu menghitung konsekuensi kehilangan perannya pada jabatan sebelumnya.
Kursi Wakil Presiden memang hanya satu. Keputusan untuk mengisinya dapat menggerakkan banyak kursi lain.
Persoalan berikutnya menyangkut hubungan antara kepentingan Presiden dan kepentingan publik. Seorang calon dapat diterima seluruh partai koalisi, tetapi penerimaan elite tidak otomatis mencerminkan kepercayaan masyarakat. Kesepakatan politik menghasilkan dukungan kekuasaan; integritas, kemampuan, dan hasil kerja menentukan apakah dukungan tersebut layak dipertahankan.
Ujian Konstitusi
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan Wakil Presiden kosong, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Ketentuan ini membagi kewenangan secara jelas: Presiden mengusulkan, MPR memilih.
Sesudah menerima surat pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR menyiapkan langkah pengisian jabatan, termasuk permintaan dua nama kepada Presiden, verifikasi berkas calon, dan penyusunan perangkat keputusan kelembagaan. Proses tersebut memperlihatkan bahwa pergantian Wakil Presiden bukan semata urusan kesepakatan partai, melainkan juga pekerjaan konstitusional yang mempunyai prosedur dan batas waktu.
Perkembangan persiapan sidang MPR membuat persoalan ini semakin konkret. Perhatian publik tidak cukup berhenti pada tanggal pemilihan atau nama yang akan diajukan. Kualitas pemeriksaan calon dan alasan pemilihannya jauh lebih penting bagi kewibawaan lembaga negara.
Guillermo O'Donnell, dalam kajiannya mengenai horizontal accountability (1998), menekankan pentingnya lembaga negara yang mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk saling mengawasi. Gagasan tersebut relevan untuk membaca tanggung jawab MPR. Kewenangan memilih Wakil Presiden semestinya dijalankan melalui pemeriksaan yang sungguh-sungguh, bukan diperlakukan sebagai formalitas setelah kesepakatan elite terbentuk.
Persyaratan hukum, integritas, rekam jejak, pengalaman kepemimpinan, dan kesiapan menjalankan tugas perlu memperoleh perhatian. Publik juga berhak mengetahui dasar pertimbangan politik dan kelembagaan yang digunakan, sejauh dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku.
MPR memang bukan lembaga seleksi jabatan administratif. Pemilihan Wakil Presiden merupakan keputusan politik yang sah menurut konstitusi. Justru karena keputusan tersebut bersifat politik, kualitas pertimbangan dan pertanggungjawabannya menjadi penting. Dukungan mayoritas tidak boleh menghilangkan kesungguhan memeriksa kelayakan calon.
Ada perbedaan antara memilih melalui prosedur yang sah dan menghasilkan pilihan yang dipercaya masyarakat. Yang pertama menyangkut kepatuhan terhadap hukum. Yang kedua membutuhkan integritas proses, keterbukaan alasan, serta keyakinan bahwa kepentingan negara benar-benar diperhitungkan.
Demokrasi membutuhkan prosedur yang sah sekaligus proses yang layak dipercaya.
Tiga Pertimbangan
Dalam amatan saya, perdebatan mengenai pengganti Gibran perlu ditempatkan dalam tiga pertimbangan yang saling berhubungan. Ketiganya dapat menjadi ukuran untuk menilai keputusan Presiden dan MPR, tanpa harus terjebak dalam dukungan atau penolakan terhadap nama tertentu.
Pertama, stabilitas koalisi tidak menjamin efektivitas pemerintahan. Dukungan politik yang luas dapat memperlancar keputusan, tetapi keberhasilan kebijakan ditentukan pula oleh kapasitas birokrasi, koordinasi antarlembaga, pengawasan, dan kemampuan menyelesaikan persoalan publik. Wakil Presiden perlu dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap kinerja pemerintahan, bukan semata kemampuannya menjaga hubungan antarpartai.
Kedua, legalitas konstitusional tidak otomatis menghasilkan legitimasi publik. Pemilihan melalui mekanisme yang sah memberikan dasar hukum bagi pejabat terpilih. Kepercayaan masyarakat memerlukan sesuatu yang lebih: integritas calon, keterbukaan proses, dan alasan pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan. Legitimasi tidak berhenti pada saat seseorang dilantik; ia terus diuji melalui perilaku dan hasil kerjanya.
Ketiga, setiap pilihan mempunyai biaya politik dan kelembagaan. Pengangkatan seseorang dari kabinet, parlemen, kepemimpinan partai, atau pemerintahan daerah membawa konsekuensi terhadap lembaga yang ditinggalkannya. Manfaat memperoleh Wakil Presiden yang kompeten perlu dibandingkan dengan kemungkinan terganggunya kesinambungan kebijakan dan keseimbangan kekuasaan.
Ketiga pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas pemilihan Wakil Presiden tidak cukup dinilai dari keberhasilan mencapai kesepakatan politik. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan keputusan itu memperkuat pemerintahan tanpa melemahkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Kursi Republik
Sementara elite menghitung peluang, masyarakat menghadapi persoalan yang jauh lebih nyata. Tekanan keuangan daerah, harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, biaya pendidikan, dan pelayanan kesehatan tidak menunggu selesainya perundingan politik. Keputusan mengenai Wakil Presiden semestinya mempunyai hubungan dengan kemampuan pemerintah menjawab persoalan tersebut.
Di tengah perdebatan nama, seorang ibu tetap harus menghitung belanja rumah tangga. Lulusan perguruan tinggi berusaha memperoleh pekerjaan yang layak. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan yang dapat diakses tanpa beban berlebihan. Persoalan-persoalan itu mengingatkan bahwa kekuasaan memperoleh maknanya melalui pekerjaan yang dirasakan masyarakat.
Prabowo menghadapi pilihan yang akan memperlihatkan arah kepemimpinannya. Ia dapat mengutamakan keseimbangan koalisi, kedekatan pribadi, atau kecakapan mengelola negara. Ketiganya mungkin ditemukan dalam satu figur. Jika tidak, Presiden harus menentukan prioritas dan bersedia mempertanggungjawabkan alasan pilihannya.
Ada satu hal yang patut diingat. Wakil Presiden yang kuat tidak harus menjadi pesaing Presiden, sebagaimana Wakil Presiden yang setia tidak harus kehilangan pendirian. Hubungan keduanya membutuhkan kepercayaan, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan kemampuan saling melengkapi. Negara memerlukan kepemimpinan yang bekerja, bukan hubungan politik yang hanya tampak harmonis di hadapan kamera.
Pengisian jabatan ini sekaligus menjadi ujian bagi partai-partai dan MPR. Partai perlu menunjukkan bahwa dukungan kepada pemerintah tidak menghilangkan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. MPR perlu membuktikan bahwa kewenangan konstitusionalnya dijalankan dengan pertimbangan yang layak. Presiden, sebagai pengusul calon, memikul tanggung jawab politik atas kualitas pilihan yang disampaikan.
Kursi itu milik republik.
Cara memilih penggantinya akan memperlihatkan mutu proses politik dan kelembagaan. Cara menjalankan jabatannya kelak akan menentukan manfaat keputusan tersebut bagi negara. Sejarah akan mencatat siapa yang dipilih. Rakyat akan mengingat apa yang dikerjakannya.(*)
*) Penulis adalah dosen Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten dan pengamat politik.
Olahraga | 3 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Olahraga | 16 jam yang lalu






