DPR Minta Istana Steril dari Penyadapan
JAKARTA – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto membuat DPR menyoroti keamanan lingkungan Istana. Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memastikan seluruh ruangan hingga personel di lingkaran Presiden benar-benar steril dari potensi penyusupan.
Desakan itu disampaikan Sugiat saat rapat kerja dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Sugiat menegaskan, pengamanan Presiden tidak cukup hanya secara fisik, tetapi juga harus melindungi kerahasiaan informasi dan komunikasi. Karena itu, ia meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap kamar, ruangan, serta lingkungan kerja Presiden untuk memastikan tidak ada alat penyadap.
Politikus Partai Gerindra itu juga mendorong evaluasi seluruh personel yang bertugas di lingkungan Istana, termasuk Paspampres dan jajaran Kemensetneg.
Bahkan, Sugiat meminta Pemerintah menelusuri kemungkinan adanya personel yang masuk melalui rekomendasi mantan Kapolri Jenderal LSP.
Tak hanya soal keamanan, dia juga meminta Pemerintah mengkaji ulang kebijakan selama dua tahun pemerintahan Prabowo. Langkah itu diperlukan untuk memastikan tidak ada kebijakan yang dipengaruhi hasil penyadapan atau disusupi kepentingan kelompok tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Juri memastikan pemeriksaan terhadap personel Istana telah berjalan sebagai prosedur rutin. Pemeriksaan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga profesional.
Namun, Juri belum merinci apakah pemeriksaan tersebut juga mencakup penyisiran teknis ruangan dan perangkat elektronik untuk mendeteksi alat penyadap.
Sebelumnya, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden menyeret sejumlah perwira tinggi dan mantan pejabat Polri. Dua perwira, yakni Irjen ASN dan Irjen EHS, telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Sidang etik terhadap Irjen SU ditunda karena masih menjalani pemulihan akibat stroke. Sementara itu, sidang etik mantan Kapolri Jenderal LSP dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Polri juga telah meningkatkan perkara dugaan makar terkait penyadapan Presiden dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Olahraga | 3 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 1 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu






