Polri Ekspose Dugaan Makar, 59 Saksi Telah Diperiksa
JAKARTA – Bareskrim Polri dijadwalkan memaparkan hasil penyidikan dugaan makar terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (20/11/2026). Ekspose dilakukan setelah penyidik memeriksa 59 saksi dan menggelar perkara secara internal.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan secara maraton sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026.
“Secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi,” kata Susatyo di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026).
Dari 59 saksi tersebut, termasuk empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni mantan Kapolri Jenderal LSP, Irjen ASN, Irjen EHS, dan Irjen SU. Keempatnya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan makar.
Penyidik juga mendalami keterangan sejumlah pihak yang berpotensi menjadi tersangka. Selain pemeriksaan saksi, polisi menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah Irjen EHS yang diduga menjadi posko. Dari penggeledahan itu, penyidik mengklaim menemukan fakta dan bukti baru.
Susatyo menjelaskan, pembuktian dugaan makar tidak hanya berfokus pada komunikasi atau pertemuan, tetapi juga rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur pidana, mulai dari pemufakatan, persiapan hingga permulaan pelaksanaan.
“ Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” ujarnya.
Penyidik juga memastikan informasi yang berkembang di media sosial akan ditelusuri dan dicocokkan dengan dokumen serta alat bukti. Proses penyidikan dilakukan sesuai prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru.
Gelar perkara internal pada Kamis turut melibatkan Biro Pengawasan Penyidikan, Divisi Propam, Inspektorat Pengawasan Umum, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta sejumlah ahli. Hasilnya akan dipaparkan kepada tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejagung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna membenarkan agenda ekspose bersama Polri tersebut, meski belum memastikan waktu pelaksanaannya.
Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra meminta penyidikan mengungkap aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ilegal dan makar. Menurutnya, pengusutan harus menelusuri pihak yang merencanakan, menjalankan hingga mengendalikan aksi tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan elite politik dan birokrasi.
“Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” kata Yusril.
Yusril juga mengungkap dugaan penghapusan sebagian data komputer. Namun, sebagian besar rekaman percakapan dari ponsel pihak terkait telah disita dan tengah didalami penyidik.
Kasus dugaan makar ini merupakan perkara terpisah dari penyidikan penyadapan ilegal. Dalam perkara makar, Bareskrim belum mengumumkan tersangka hingga berita ini ditulis.
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi turut meminta polisi menelusuri pihak yang mengendalikan dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden.
“Bongkar sampai ke akar-akarnya, telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut,” tegas legislator PKS itu.
Internasional | 1 hari yang lalu
Pos Banten | 1 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
PORPROV 2026 | 13 jam yang lalu
Olahraga | 3 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Nasional | 3 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu






