Larangan Ekspor Bahan Mentah Dimusuhi Negara Lain

JAKARTA - Presiden Jokowi tidak gentar jika penghentian ekspor komoditas bahan mentah yang dilakukannya terus digugat.
Jokowi bahkan memberikan semangat kepada para menterinya untuk melawan balik Uni Eropa (UE) yang menggugat larangan ekspor bijih nikel ke World Trade Organization (WTO).

“Kita digugat Uni Eropa di WTOdan tahun kemarin kita kalah. Jangan mundur, kalau kita kalah kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapan pun negara ini tidak akan jadi negara maju,” tegas Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Peme­nangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Jawa Tengah, kemarin.

Eks Gubernur DKIJakarta ini meminta jajarannya tidak takut menghadapi gugatan dari pihak manapun.

“Selalu saya ulang-ulang pada menteri ya, kita kalah tapi terus maju. Usahanya apa? Ya banding. Nggak tahu nanti kalau banding lagi, kalah apakah ada banding lagi? Diberi kesempatan ya banding lagi,” katanya.

Apalagi, kata Jokowi, Juni 2023 Pemerintah juga akan menghentikan ekspor bijih bauksit.

Selain Uni Eropa, Jokowi meminta Indonesia hati-hati terhadap gugatan China. Karena, 90 persen ekspor bahan mentah bauksit Indonesia ke China.

“Belum tahu dia gugat kita ke WTOatau nggak. Walau­pun risikonya kita banyak di­musuhi negara-negara lain, karena pabrik-pabrik di sana stop, bahan mentahnya tidak kita ekspor. Nah, itu yang namanya hilirisasi,” katanya.

Jokowi ngotot menghentikan ekspor bahan mentah karena nilai tambah ekspor yang diper­oleh melalui barang jadi akan lebih besar.

Dia mencontohkan nikel men­tah yang sudah dilarang ekspor sejak 2020. Dampaknya, nilai ekspor Indonesia melejit dari Rp 17 triliun menjadi Rp 450 triliun karena sudah menjadi barang setengah jadi.

“Apa yang didapatkan? Nega­ra mendapatkan pajak penghasi­lan, Pajak Pertambahan Nilai, pajak karyawan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bea ekspor. Kalau ikut di perusahaan seperti Freeport, kita dapat deviden dan royalti. Dari situ masuk sebagai penerimaan negara,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, masalah menang atau kalah dalam gugatan itu biasa, yang penting Pemerintah terus berusaha.

“Dengan banyak dukungan, akan semakin yakin menang be­sar. Selain itu, Pemerintah perlu mencari pengacara yang paham dan handal dalam melakukan banding,” sarannya.

Namun, ekonom senior Uni­versitas Indonesia Faisal Basri menilai, kebijakan hilirisasi Jokowi malah menguntungkan negara lain, seperti China.

Pasalnya, Indonesia hanya sampai pada industri yang mengolah barang setengah jadi. Yang bisa memproduksi industri ba­rang jadi ujung-ujungnya tetap China.

Seperti diketahui, Indonesia kalah atas gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa di WTO.

Namun, Pemerintah telah mengajukan banding pada Desem­ber 2022. Pengajuan banding terkait nikel kemungkinan baru bisa berjalan pada 2024.

Hal ini terjadi lantaran adanya blokade pemilihan Badan Banding oleh salah satu ang­gota WTO, yakni Amerika Serikat. rm.id