Pj Gubernur AL Muktabar: Kondisi Bahan Pokok di Provinsi Banten Cukup Terkendali

SERANG - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar memastikan kondisi kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional masih cukup terkendali, baik dari sisi pasokan maupun harga. Hal itu tidak terlepas dari kerjasama seluruh stakeholder dari mulai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sampai Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Kita selalu intens melakukan komunikasi terkait ketersediaan stok maupun fluktuasi harga yang terjadi. Sehingga ketika ada kenaikan di beberapa komoditas, kita langsung bisa intervensi agar kembali stabil,” kata Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) M Tito Karnavian secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (27/2/2023).

Al Muktabar melanjutkan, ada beberapa instrumen yang bisa dilakukan dalam melakukan intervensi pasar, baik melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada. Dimana mereka selalu intens melakukan Operasi Pasar (OP).

Selain itu, tambahnya, Pemprov Banten juga melakukan kerjasama dengan beberapa daerah lain untuk pasokan barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan. Pembiayaan itu bisa dilakukan dengan menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) Pemprov Banten.

“Termasuk untuk transportasinya kita bisa menggunakan BTT agar harga di tempat produksi dengan di sini relatif sama,” ucapnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini dalam pemaparannya menyampaikan, ada 10 komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi yakni komoditas Beras terjadi kenaikan di 149 Kabupatan/Kota, Cabai Merah di 123 daerah, Minyak Goreng 117 daerah, Bawang Merah 84 daerah, Cabai Rawit 47 daerah, Bawang Putih 33 daerah, Daging Ayam Ras di 21 daerah, Udang Basah di 20 daerah, Ikan Kembung di 19 daerah dan Tempe di 17 daerah.

Dari jumlah komoditas utama itu, berdasarkan data yang disampaikan BPS, Provinsi Banten tidak termasuk pada kategori Provinsi dengan penyumbang kenaikan angka inflasi, terutama pada komoditas yang meliputi Beras, Cabai Merah, Minyak Goreng dan Bawang Merah.

“BUMD kita cukup produktif dalam melakukan intervensi pasar. Itu membuahkan hasil dimana harga-harga pokok kita bisa cukup terkendali,” ujarnya.

Kondisi inflasi Provinsi Banten sendiri pada bulan januari 2023 ini masih berada pada posisi 10 besar daerah terendah secara nasional. Angka inflasi Provinsi Banten masih di bawah Nasional. Angka inflasi Nasional mencapai 5,28 persen.

Ketersediaan bahan pokok itu menjadi salah satu amanat Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan beberapa hari lalu. Presiden meminta setiap Kepala Daerah untuk memastikan ketersediaan pangan serta menjaga harga dan pasokannya.

Selain itu, sinergitas antar daerah penting terutama bagi daerah yang surplus kepada daerah yang kurang. Kemudian, Presiden juga meminta Kepala Daerah langsung mengontrol dengan turun ke pasar-pasar karena itu menyangkut inflasi.