Harapan Bos NU Dan Muhammadiyah

JAKARTA - Dua organisasi Islam besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mendorong peserta pemilu untuk lebih banyak adu ide, gagasan, visi misi dan mengutamakan moral. Jangan hanya memikirkan perolehan suara elektoral saja.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf mengatakan, Pemilu 2024 butuh mendengar lebih banyak tentang gagasan, visi untuk bangsa. Selain itu, semua pihak harus berkomitmen untuk melakukan kompetisi secara lebih bermoral.

“Pemilu 2024 harus lebih bersih dan tidak picu polarisasi atau menimbul­kan perpecahan di dalam masyarakat,” ujar Gus Yahya usai menerima pimpinan Muhammadiyah di Gedung PBNU, Kamis (25/5).

Menurut Gus Yahya, sampai saat ini tidak banyak yang menyuarakan soal moral kebangsaan dalam Pemilu 2024. NU dan Muhammadiyah, kata dia, akan berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan keteladanan sikap agar Pemilu 2024 berjalan baik.

Gus Yahya juga mengajak semua pihak untuk menepis segala politik identitas di Pemilu 2024. Politik identitas, kata dia, hanya menyandarkan penggalangan dukungan berdasarkan identitas-identitas primordial saja. Yaitu, mengutamakan identitas primordial tanpa ada kompetisi yang lebih rasional dan menyangkut hal-hal visioner.

“Politik identitas ini mengedepankan identitas kelompok-kelompok primer. Ini berbahaya bagi integritas masyarakat secara keseluruhan. Karena itu akan men­dorong perpecahan di dalam masyarakat,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Gus Yahya meminta seluruh kadernya untuk tidak menyeret identitas Islam atau NU dalam kontestasi Pemilu 2024.

Kami tidak mau ada kompetitor kampanye pilih orang NU misalnya, kita enggak mau itu,” kata dia.

Senada diungkapkan Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. Dia juga mendorong peserta pemilu mengedepank­an moral dalam tahun politik. Menurutnya, ide atau gagasan yang kompetitif sangat baik untuk dilakukan. Namun, tidak menutup kemungkinan gagasan itu men­garah kepada polarisasi.

Oleh sebab itu, Haedar Nashir meminta semua pimpinan parpol untuk menyajikan gagasan yang konstruktif dan mendorong semua pihak agar membawa visi kebang­saan bersama-sama.

“Ada tanggung jawab moral setiap elite untuk membuat pernyataan langkah-langkah yang tidak mengarah pada po­larisasi. Karena harganya terlalu mahal,” kata dia.

Haedar Nashir mengaku tidak ingin menghakimi para elite politik. Namun, dia meminta semua pihak berkomitmen menjaga dan menghadirkan kepemimpi­nan moral pada Pilpres 2024.

“Kami ingin bersama menghadirkan kepemimpinan moral dan visioner. Itu saja yang menjadi komitmen kami,” ujarnya.

Haedar Nashir juga menyoroti politik identitas yang mengarah kepada suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang berpotensi membawa polarisasi. Menurutnya, polarisasi tersebut bukan hanya terjadi di tengah masyarakat secara inklusif, melainkan bisa terjadi di dalam komunitas antargolongan.

“Bahkan di tubuh setiap komunitas golongan itu bisa terjadi fiksi. Jadi, kita semua clear ingin Pemilu 2024 mengedepankan politik yang objektif, rasional, dan ada di dalam koridor demokrasi modern,” ucapnya. (RM.id)