Jangan Curi Uang Rakyat

SERPONG - Sudah saatnya para pejabat di negeri ini menyatakan perang terhadap korupsi dan pencurian uang rakyat. Oleh karena itu, sebagai panglima perang, para menteri, gubernur, bupati dan walikota mesti berada di garda terdepan dalam perang total melawan koruptor.

Artinya, begitu ada tanda-tanda oknum pejabat tertentu bermain, panglima harus bertindak cepat. Copot oknum tersebut dan serahkan ke Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ke depan, tak boleh ada toleransi sedikit pun kepada oknum pejabat nakal. Apalagi terhadap mereka yang coba main-main dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Para menteri tak perlu ragu untuk memecat oknun pejabat nakal.

Kita juga berharap pimpinan fraksi di DPR dan DPRD terus mengingatkan anggotanya supaya tidak main-main dengan APBN dan APBD.

Pejabat eksekutif dan legislatif jangan mau didekati makelar proyek. Jangan mau dirayu calo APBN dan APBD. Sebab, para makelar dan calo proyek itu hanya akan mengajari oknum pejabat nakal, mencuri uang rakyat.

Ke depan ini, kita juga berharap, para menteri, gubernur, bupati dan walikota melakukan bersih-bersih instansinya dari makelar proyek dan calo APBN.

Kita pun berharap, nantinya hanya orang-orang yang punya integritas tinggi, yang boleh menjadi pimpinan proyek (pimpro).

Supaya tidak terjadi kebocoran uang negara dalam pelaksanaan mega proyek, sejak awal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus diikutsertakan dalam monitoring proyek.

Begitu ada tanda-tanda pelaksanaan proyek melenceng, bisa langsung diluruskan. Dan, kemudian diperiksa, apakah proyek itu melenceng akibat kelalaian sang pimpro atau tidak.

Ke depan ini, upaya pencegahan korupsi dan pencurian uang rakyat mesti dilakukan lebih gencar lagi. Terutama untuk proyek-proyek besar dengan nilai ratusan miliar rupiah.

Untuk itu, pihak KPK dan Kejaksaan Agung perlu lebih sering mengingatkan para pimpro supaya menjauhi hal-hal yang berbau korupsi.