Banyak Kekurangan Dan Bikin Jemaah Menderita

JAKARTA - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR menemukan banyak permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. DPR akan meminta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan evaluasi total penyelenggaraan ibadah haji sehingga masalah serupa tidak terulang kembali di tahun depan.

“Setelah musim haji ini selesai, kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang banyak kekurangan di sana-sini,” ujar anggota Timwas Haji DPR Ace Hasan Syadzily di Jakarta, kemarin.

Ace yang juga memimpin tim kecil dalam pengawasan haji di Mekah itu memberi se­jumlah catatan dari penyelenggaraan haji tahun 2023. Pertama, pihak Mashariq tidak memenuhi komitmen pada beberapa komponen masyair selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Adapun Mashariq adalah kependekan dari Motawif Pilgrims for Southeast Asian Countries Co, sebuah perusahaan swasta yang menyediakan paket haji dan umrah. Perusahaan ini bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi setiap tahunnya,

Pemerintah Indonesia memanfaatkan tim pengelola ibadah haji dari Arab Saudi ini selama ­proses ibadah jemaah haji di Arafah, Mina, dan Muzdalifah selama empat hari. Sementara, masyair atau biaya yang di­bayarkan kepada mashariq seharga Rp 14,03 juta per jemaah.

Ace menilai, dengan jumlah tersebut, harusnya tidak ada masalah keterlambatan distribusi makanan ke para jemaah. ­Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. “Banyak jemaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka lapar, capek, dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan,” sesalnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini juga menyoroti kondisi jemaah saat melaksanakan mabit di Mina. Mabit merupakan kegiatan bermalam untuk fokus melakukan aktivitas ibadah ­dengan memperbanyak zikir, mengingat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dia mendapati justru banyak jemaah yang tidak tertampung sehingga keleleran di luar tenda.

“Ditambah lagi manajemen penempatan jemaah saat keda­tangan yang sangat amburadul dan acak-acakan. Ditemukan ­banyak antar jemaah rebutan ­tenda,” ungkap politisi Golkar itu.

Lebih lanjut, Ace juga menyo­roti kurangnya jumlah toilet yang mengakibatkan jemaah harus mengantre berjam-jam. Bagi Ace, kondisi ini tentu ­sangat menyu­litkan terutama bagi jemaah haji perempuan.

Tidak hanya itu, dia mene­mukan banyak jemaah yang telantar di Muzdalifah karena keterlambatan transportasi. Kejadian tersebut mestinya bisa diantisipasi apabila ada mitigasi yang baik. Apalagi persoalan mengenai hal ini sudah sering kali menjadi bahan pembahasan saat rapat antara DPR dengan Kemenag.

“Kasus terlambatnya bus yang membawa jemaah dari Muzda­lifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya. Padahal kami ­sudah ingatkan pada saat rapat per­siapan Armuzna,” tegas Ace.

Dengan adanya berbagai ­kendala dalam proses ibadah haji khususnya di Arafah, Mina, dan Muzdalifah, Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini pun mendorong Pemerintah Indonesia untuk ­menyampaikan protes keras ­kepada pemerintah Arab Saudi atas layanan yang bermasalah ini.

“Karena pemerintah ­Arab Saudi yang menawarkan ma­shariq ini kepada Kemente­rian Agama,” tegasnya.