KPU Sebut Kerawanan Pemilu Di Hari Pencoblosan

SERPONG-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  mengindentifikasi kerawanan Pemilu 2024 di Kota Tangsel. Hal itu dilakukan dengan menggelar rapat koordinasi, di Serpong, Kamis (20/7).

 Dalam rapat tersebut, hadir Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel, serta dari Polres Tangsel.

 KPU Kota Tangsel sebagai penyelenggar perhelatan pesta demokrasi di Kota Tangsel menyatakan bahwa hingga saat ini seluruh proses tahapan berjalan dengan lancar.

 “Acara yang digagas oleh Kesbangpol Kota Tangsel terkait indentifikasi secara dini kerawanan Pemilu ini tentu sangat diperlukan, agar kami para penyelenggara memiliki catatan sehingga Pemilu bisa berjalan dengan lancar,” ujar Ketua KPU Kota Tangsel, M Taufiq MZ.

 Dia melanjutkan, adapan kerawanan yang perlu diidentifikasi lebih lanjut ialah pada saat pelaksanaan pencoblosan Pemilu 14 Februari nanti, sehingga KPU Kota Tangsel membutuhkan koordinasi dengan banyak pihak, termasuk dari Polres Tangsel.

 “Kerawanan yang lebih substantif ialah pada saat pencoblosan 14 Februari 2024 nanti. Dimana terkait banyaknya sebaran SDM, mulai dari saksi partai, saksi Caleg, petugas dari KPU dan Bawaslu di tingkat TPS, sehingga ini harus menjadi perhatian bersama-sama. Agar proses pencoblosan nanti berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

 Taufiq juga mengatakan, bahwa berdasarkan pengalaman di Pemilu sebelumnya, KPU Tangsel pun memiliki data terkait identifikasi kerawanan Pemilu.

 “Sehingga mudah-mudahan dengan pengalaman yang ada, kami bisa melakukan banyak evaluasi agar proses Pemilu 2024 ini berjalan dnegan lancar dan aman di Kota Tangsel,” paparnya.

 Sementara, Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhammad Acep menyampaikan, kekhawatiran sejumlah kerawanan yang bisa saja terjadi dalam tahapan kali ini. Dimanai bahwa tahapan saat ini adalah tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Berkas Bacaleg, yang mana masih terus diawasi oleh Bawaslu Kota Tangsel.

 Dia melanjutkan, dimana dalam tahapan tersebut, banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh Bawaslu dalam tahapan ini. Akses Sistem Informasi Calon (silon) yang terbatas dialami oleh Bawaslu, sehingga berakibat terhadap sulitnya Bawaslu memastikan kebenaran dari data yang dilampirkan oleh Bacaleg.

 “Khawatirnya adalah, KTP yang dilampirkan itu tidak asli, ternyata bacalon merupakan warga negara asing, itu contoh kecil saja. Sisanya masih ada banyak hal yang kami khawatirkan karena tidak bisa mengawasi secara satu per satu,” ujarnya.

 Namun, meskipun memiliki keterbatasan dalam proses pengawasan, diketahui bahwa Bawaslu masih terus mengawasi tahapan. Proses pengawasannya pun dilakukan dengan seksama, dimana KPU memverifikasi berkas bersama dengan Bawaslu.