Ogah Tempati Rusun Nagrak

JAKARTA - Warga terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) menolak tawaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menempati Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Nagrak, Jakarta Utara (Jakut). Alasannya, lokasi tersebut jauh dari tempat mereka mencari nafkah.

Mereka bersikeras agar bisa menempati unit di kampung Susun Bayam yang letaknya bersebelahan dengan stadion. Agar keinginan itu terwujud, warga menggugat Pemprov DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jumat (11/8).

Kuasa hukum warga Kampung Bayam, Jihan Fauziah Hamdi berharap, gugatan ke PTUN dapat menyadarkan Pemprov DKI untuk memenuhi hak warga atas hunian yang layak dan terjangkau. Melalui gugatan, warga menuntut Jakpro agar memberikan hak tinggal mereka di Kampung Susun Bayam.

Jihan menerangkan, tanggung jawab Pemprov DKI dan PT Jakpro untuk memberikan unit Kampung Susun Bayam termak-tub dalam keputusan Gubernur DKI Nomor 979 Tahun 2022 dan Surat Wali kota Jakarta Utara nomor e-0176/PU.04.00.

“Yang kami gugat bentuk tindakan Pemerintah yang tidak memberikan unit tempat tinggal di Kampung Susun Bayam,” katanya.

Kampung Susun Bayam diresmikan mantan Gubernur DKI anies Baswedan pada rabu, 12 Oktober 2022. Namun hingga saat ini, eks warga Kampung Bayam belum bisa menempati rusun tersebut. Padahal, mereka sudah pegang nomor unit rusun.

Masalah ini terjadi lantaran tidak ada kesepakatan antara warga eks Kampung Bayam dengan Jakpro soal besaran uang sewa. Jakpro mematok tarif Rp 1,5 juta per bulan. Tarif tersebut ditolak warga karena dinilai terlalu tinggi.

Terdapat 642 kepala keluarga atau 1.612 jiwa di Kampung Bayam tergusur karena proyek JIS. Akibat belum dapat hunian, sebanyak lima kepala keluarga berkemah di depan Kampung Susun Bayam. “Itu dilakukan karena mereka tidak memiliki uang untuk mengontrak atau mencari tempat tinggal lainnya,” ungkap Jihan.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum menuturkan, sejak awal pihaknya telah menyiapkan Rusunawa Nagrak sebagai hunian alternatif bagi warga korban penggusuran Kampung Bayam. Tapi, sampai sekarang belum ada warga Kampung Bayam yang berminat pindah ke Rusunawa Nagrak. Warga beralasan lokasi rusun tersebut jauh dari akses sekolah anak-anak mereka.

“Apabila alasannya jarak sekolah, itu bisa dikoordinasikan dengan Satuan kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait,” ujarnya di Jakarta, Senin (14/8).

Retno memastikan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menambah akses transportasi di Rusun Nagrak. Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memproses pemindahan siswa ke sekolah yang jaraknya lebih dekat dengan Rusun Nagrak.

Selain itu, Pemprov DKI juga menawarkan fasilitas tempat usaha kepada warga Kampung Bayam apabila mau menempati Rusunawa Nagrak. “Di lantai dasar dapat digunakan untuk ruang usaha,” kata Retno

“Kami sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Jakarta Utara. Wali Kota juga sudah mengkomunikasikan ini ke warganya,” tandasnya.