Belanja APBN Kudu Berbasis Kesejahteraan

JAKARTA - Senayan mengingatkan agar postur belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 harus benar-benar diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Jangan lagi ada anggaran negara untuk penanganan stunting malah dihabiskan untuk rapat dan perjalanan dinas.

Ketua DPR Puan Mahara­ni mengatakan, DPR bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2024. Adapun tema pembangunan untuk tahun 2024 adalah ‘Mem­percepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.

Puan bilang, tahun 2024 meru­pakan tahun terakhir dari Pe­merintahan Periode 2019-2024. Untuk itu, Pemerintah diminta lebih fokus menjalankan program kerja dalam penuntasan pencapa­ian berbagai target sasaran akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Serta men­ciptakan landasan pembangunan yang kokoh bagi periode pem­bangunan selanjutnya.

“Jaga kemampuan fiskal un­tuk dapat menjalankan agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional di tengah perekonomian global yang be­lum kondusif. Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk menjaga stabili­tas ekonomi harus terus dilakukan secara efektif,” tegas Cucu Bung Karno ini dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2023-2024 di Gedung Par­lemen, Jakarta, kemarin.

Sejak 2019, lanjut Puan, Peme­rintah selalu menyampaikan komitmennya untuk meningkat­kan belanja negara yang berkuali­tas sebagai upaya mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Nah, salah satu program yang masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya adalah pro­gram penanganan stunting yang anggarannya banyak digunakan untuk belanja tidak penting.

Dia lalu mengulang pernyata­an Presiden Presiden Jokowi yang ternyata pelaksanaan ang­garan untuk program stunting sebagian besar habis untuk rapat dan perjalanan dinas. Anggaran stunting sebesar Rp 10 miliar, namun yang dibelanjakan lang­sung ke rakyat hanya sebesar Rp 2 miliar. Sisanya Rp 8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan.

Menjadi harapan semua, bah­wa belanja negara ke depan, khu­susnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkuali­tas. Ini ditunjukkan dengan alo­kasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Kelom­pok Penerima Manfaat (KPM), adalah rakyat,” wantinya.

Puan menuturkan, Pemerintah memperkenalkan konsep angga­ran berbasis kesejahteraan atau wellbeing budget dalam pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2024. Konsep anggaran ini lebih menitikberat­kan kinerja APBN untuk penca­paian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung.

Anggaran berbasis kese­jahteraan ini pula yang menjadi acuan di setiap kementerian/lem­baga dalam dalam mengusulkan anggaran APBN.

“Implementasi komitmen Pemerintah untuk menjalankan anggaran berbasis kesejahteraan pada APBN tahun anggaran 2024 dapat menjadi legacy pe­nyusunan APBN selanjutnya,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga bersyukur Indonesia menjadi negara terbaik dunia dalam penanganan Covid-19, sebagaimana dilansir Badan Kesehatan Dunia PBB pada tahun 2022 lalu.

Sebelumnya, John Hopkins University juga menyampaikan Indonesia sebagai One of The Best in The World dalam menu­runkan kasus Covid-19.

“Atas capaian ini, marilah kita bersama memberikan apresiasi kepada seluruh komponen bang­sa dan anak bangsa, yang telah bergotong royong mengatasi pandemi Covid-19 ini,” ajaknya.

Puan bilang, pengalaman kita sebagai bangsa dan negara mampu membuktikan bahwa semangat gotong royong mampu menghadapi dan mengatasi persoalan dan ancaman sebesar apa pun.

LInilah kekuatan bangsa dan nasional kita, yaitu gotong ro­yong, jiwa bangsa Indonesia,” jelasnya