Ini Tanggapan Jokowi Soal Pencopotan Atribut Partai Di Lokasi Kunjungan Di Bali

BALI - Presiden Jokowi menanggapi pemindahan atribut partai di setiap lokasi yang didatangi saat kunjungan kerja (kunker) ke Bali, beberapa waktu lalu. 

Kepala Negara mengaku pemindahan atribut partai itu sudah diinformasikan oleh Pj Gubernur Bali ke dirinya.

"Dan ini tadi memperoleh informasi dari (Pj) Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang," kata Jokowi saat kunjungan kerja di kawasan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, seperti dilansir Antara, Rabu (1/11).

Namun Jokowi meminta agar pemindahan atribut tersebut dikomunikasikan atau minta izin terlebih dahulu ke pengurus partai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Mestinya pemerintah kabupaten/kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," terangnya.

Mantan Wali Kota Solo ini menekankan bahwa pemerintah, termasuk di dalamnya seluruh aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri harus bersikap netral di ajang pesta demokrasi 5 tahun sekali ini.

"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," tegasnya.

Sebelumnya, salah satu partai politik di Bali, yakni Golkar mengkritik pencopotan atribut partai Beringin oleh Satpol PP. Sebab, setiap pemasangan atribut tersebut sudah mendapatkan izin pemasangan.

PDIP juga protes. Ketua Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun mempertanyakan alasan di balik pencopotan baliho capres dan cawapres yang diusung partainya di Bali.

"Banteng kalau diam jangan diganggu karena kalau dia bangun, dia brutal itu banteng," tegas Komarudin.