Hati-hati Dengan Berita ‘Clickbait’

JAKARTA - Waspada. Penyebaran berita hoaks atau palsu dan disinformasi materi yang sengaja dibuat-buat dan disamarkan sebagai sebuah kebenaran bakal menggila dikampanyekan di media sosial (medsos).

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengingatkan publik men­ingkatkan kewaspadaan terkait kampanye di medsos. Kampanye di ruang media sosial sangat rentan akan penyebaran misinformasi atau informasi keliru.

“Tujuannya untuk menyesatkan masyarakat, menurunkan kredibilitas dan integritas pemilu,” kata Titi di Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Titi menjelaskan, ciri-ciri yang ke­mungkinan besar berita hoaks yang berse­liweran di media sosial, yaitu merupakan perilaku non-autentik yang menggunakan akun palsu, terkoordinasi untuk menye­satkan pengguna platform medsos, ser­ingkali melalui konten atau clickbait dan kumpulan buzzers.

“Pada Pemilu 2024 kemungkinan besar akan terjadi lagi kampanye hitam atau black campaign yang terkoordinasi. Tujuannya, untuk merusak reputasi la­wan,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut Titi, potensi penggu­naan bot atau sistem yang mensimulasi­kan manusia untuk mengarahkan topik yang sedang tren juga terbuka lebar. Soalnya, ada influencer maupun buzzer yang mendorong topik atau isu tertentu akan menjadi populer.

Masalah lainnya, adanya potensi aliran dana kampanye tidak transparan, promosi yang mendorong politik identitas, peng­gunaan akun palsu dan Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO), khususnya terhadap caleg Perempuan.

Selain itu, Titi juga menyinggung terkait partisipasi pemilih pada Pemilu 2024. Dia menilai, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sejat­inya sudah cukup baik. Terlebih, me­motivasi pemilih untuk menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara bukanlah suatu hal yang sulit dilakukan.

“Berdasarkan data Pemilu 2019, terjadi kenaikan angka pengguna hak pilih sebe­sar 10 persen menjadi 81,97 persen jika dibandingkan Pemilu 2014,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menambah­kan, lembaga penyelenggara pemilu harus memberikan informasi kepemiluan yang komprehensif kepada masyarakat. Tujuannya, untuk meningkatkan partisi­pasi pemilih pada Pemilu 2024.

“Partisipasi dalam pemilu tidak hanya berkaitan dengan kehadiran di TPS pada hari pencoblosan, tapi juga mencakup bagaimana terlibat dalam seluruh tahapan proses pemilu tersebut,” katanya.

Ninis-sapaan Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, keterbukaan serta transparansi yang ditunjukkan penyelenggara pemilu akan menjadi faktor penting dalam mem­bangun tingkat partisipasi yang signifikan dari masyarakat. Dengan keterbukaan dan transparansi penyelenggara pemilu, maka partisipasi akan terbangun.

“Kepercayaan yang terbangun melalui proses transparan akan memotivasi warga turut serta aktif dalam seluruh rangkaian tahapan pemilihan,” tandasnya.