Petugas KPPS Jakarta Bakal Dipasok Suplemen Dan Vitamin

JAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan (Din­kes) DKI Jakarta Ani Ruspita­wati memastikan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan KPU dan DPRD untuk penyediaan suplemen dan vitamin bagi petugas KPPS Pemilu 2024.

“Kami akan hitung kebutuhannya dan akan kami usul­kan,” kata Ani.

Ani bilang, pihaknya juga siap memfasilitasi pemeriksaan kesehatan komprehensif untuk petuga KPPS Pemilu 2024.

“Pemprov DKI pada dasarnya dapat memfasilitasi kegiatan medical check up (MCU) karena itu salah satu mekanisme yang cukup penting dilakukan oleh petugas KPPS untuk memastikan kondisinya sehat,” jelasnya.

Untuk itu, Ani meminta KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta membuat permohonan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk pembiayaan tes kesehatan kepada ra­tusan ribu calon petugas KPPS.

“Sehingga dari surat itu kami akan mendorong menjadi In­struksi Sekda sehingga pembiayaannya bisa kami lakukan,” tandas Ani.

Diungkap Ani, dalam MCU, kesehatan yang akan diperiksa antara lain tekanan darah, labo­ratorium, pemeriksaan gula darah dan kolesterol.

“Secara umum nanti ada screening PTM (penyakit tidak menular) untuk kami pasti­kan, apakah dari setiap anggota KPPS itu ada riwayat komorbid atau tidak,” ucapnya.

Ani juga berharap, seluruh ang­gota KPPS terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini untuk memudahkan jika terjadi kondisi-kondisi yang membutuhkan pe­layanan kesehatan.

Selain itu, Dinkes DKI Jakarta bakal menyiagakan ambulans khusus penanganan petugas KPPS Pemilu 2024. Ambulans akan disiagakan di setiap kelu­rahan sesuai dengan usulan dari KPU DKI Jakarta.

Sebelumnya, KPU DKI Jakar­ta melakukan pertemuan dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta pada Selasa (28/11). Dalam kesempatan ini, KPU DKI Jakarta menyampaikan tantangan dalam Pemilu 2024. Salah satunya, me­mastikan kesehatan KPPS.

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata menuturkan, bakal ada sekitar 210 ribu anggota KPPS di Jakarta pada Pemilu 2024. Angka ini mengacu pada jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta yang diperkirakan akan ada 30 ribu TPS. Setiap TPS akan ada tujuh petugas KPPS.

Wahyu bilang, pemeriksaan kesehatan yang lebih layak akan dilakukan saat proses rekrutmen anggota KPPS. Dalam Pemilu 2024, calon petugas KPPS akan dites kesehatannya, bukan hanya sekedar keterangan sehat yang dikeluarkan Puskesmas.

“Kalau di Puskesmas itu kan cuma ditanya-tanya saja, sehat nggak. Nah kalau sekarang rekrutmen KPPS minimal cek kolesterol sama gula darah,” kata Wahyu.

Ketua Divisi Teknis Penye­lenggaraan Pemilu KPU DKI Ja­karta Dody Wijaya menuturkan, beban kerja dan riwayat penyakit menjadi faktor utama banyaknya petugas yang sakit dan mening­gal dunia pada Pemilu 2019.

Karena itu, dalam Pemilu 2024 pihaknya melibatkan Dinkes DKI Jakarta dan manajemen bimbingan teknis (bimtek) yang efektif dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Ini sangat penting dilakukan sebagai upaya meminimalisir keja­dian Pemilu 2019 terjadi kembali. Kita harus maksimal dalam rekrut­men KPPS yang efektif, screening KPPS dari segi kesehatan, bimtek yang efektif dan efisien,” ujarnya.

Dody menyebut, keberadaan ambulans juga diperlukan agar ketika ada petugas yang sakit saat bertugas bisa langsung dibawa ke fasilitas kesehatan.

Sebelumnya, KPU DKI Jakar­ta melakukan pertemuan dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta pada Selasa (28/11). Dalam kesempatan ini, KPU DKI Jakarta menyampaikan tantangan dalam Pemilu 2024. Salah satunya, me­mastikan kesehatan KPPS.

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata menuturkan, bakal ada sekitar 210 ribu anggota KPPS di Jakarta pada Pemilu 2024. Angka ini mengacu pada jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta yang diperkirakan akan ada 30 ribu TPS. Setiap TPS akan ada tujuh petugas KPPS.

Wahyu bilang, pemeriksaan kesehatan yang lebih layak akan dilakukan saat proses rekrutmen anggota KPPS. Dalam Pemilu 2024, calon petugas KPPS akan dites kesehatannya, bukan hanya sekedar keterangan sehat yang dikeluarkan Puskesmas.

“Kalau di Puskesmas itu kan cuma ditanya-tanya saja, sehat nggak. Nah kalau sekarang rekrutmen KPPS minimal cek kolesterol sama gula darah,” kata Wahyu.

Ketua Divisi Teknis Penye­lenggaraan Pemilu KPU DKI Ja­karta Dody Wijaya menuturkan, beban kerja dan riwayat penyakit menjadi faktor utama banyaknya petugas yang sakit dan mening­gal dunia pada Pemilu 2019.

Karena itu, dalam Pemilu 2024 pihaknya melibatkan Dinkes DKI Jakarta dan manajemen bimbingan teknis (bimtek) yang efektif dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Ini sangat penting dilakukan sebagai upaya meminimalisir keja­dian Pemilu 2019 terjadi kembali. Kita harus maksimal dalam rekrut­men KPPS yang efektif, screening KPPS dari segi kesehatan, bimtek yang efektif dan efisien,” ujarnya.

Dody menyebut, keberadaan ambulans juga diperlukan agar ketika ada petugas yang sakit saat bertugas bisa langsung dibawa ke fasilitas kesehatan.

“Kami mendorong AGD (Am­bulans Gawat Darurat (AGD) di kelurahan-kelurahan. Jadi ketika ada persoalan petugas sakit lang­sung bisa dijemput. Dulu kan nggak ada pas 2019, makanya kami bingung,” kata Dody.

Menurut dia, beban kerja para petugas KPPS 2024 akan sama dengan petugas KPPS Pemilu 2019. Sebab, pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.

“Ada risiko yang sama terkait dengan meninggal dan sakitnya petugas penyelenggara Pemilu, karena itu kami perlu melakukan mitigasi,” tegasnya.