Awas, Investasi Dana Haji Nasibnya Jangan Seperti Jiwasraya

JAKARTA - Pemerintah tak ingin dana haji bernasib sama seperti Jiwasraya. Presiden Jokowi mewanti-wanti Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) profesional, akuntabel, hati-hati, serta mengedepankan prinsip syariah dalam mengelola dana haji.

“Ingat Jiwasraya? Jangan sampai berkasus seperti itu,” te­gas Jokowi saat membuka Rapat Kerja dan Milad ke-6 BPKH di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

“Saya titip, hati-hati mengelola dana umat ini. Harus betul-betul dikelola dengan profesional, mengedepankan akuntabilitas, mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian yang amat sangat. Karena ini uang rakyat, uangnya umat,” tegas Jokowi.

Eks Wali Kota Solo itu mengungkapkan, dana kelolaan BPKH saat ini mencapai Rp 165 triliun. Dia pun meminta dana kelolaan BPKH diinvestasikan pada instrumen investasi yang aman.

Saat ini, kata Jokowi, sebanyak 75 persen dana kelolaan BPKH diinvestasikan pada Su­rat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang relatif aman.

“SBSN tempat aman, berada di Bank Indonesia. Jangan sampai seperti yang lain-lain, diinvestasikan di saham yang sahamnya digoreng-goreng, hi­lang uangnya,” bebernya.

Jokowi mengatakan, Pemerintah dan DPR telah menetap­kan biaya ibadah haji tahun ini sebesar Rp 93,4 juta. Sebanyak 40 persen dari biaya tersebut dipenuhi dari hasil investasi dana kelolaan BPKH.

Jokowi juga mendorong agar pengelolaan keuangan haji lebih inovatif, disertai dengan pengawasan internal yang lebih baik.

Selain itu, agar dana kelolaan BPKH diharapkan tak sekadar menambal kekurangan biaya haji jemaah yang berangkat. Namun, bisa memberi nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah yang menunggu antrean panjang.

“Kalau bisa berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah juga baik, karena potensi kita disana masih sangat besar, baik di sektor keuangan syariah maupun di industri halal dan lain-lainnya masih sangat besar,” jelasnya.

Kepala BPKH Fadlul Iman­syah mengungkapkan, per 23 Oktober realisasi dana kelolaan haji mencapai 98,38 persen dari target tahun ini Rp 166 triliun.

Dalam paparannya, hingga 23 Desember nanti progno­sa capaian dana kelolaan haji di BPKH bisa menyentuh Rp 165,94 triliun atau 99,97 persen dari target.

Adapun untuk nilai man­faat, BPKH hingga akhir tahun menargetkan bisa mencapai 108,98 persen dari target atau sebesar Rp 10,9 triliun.

Sampai 23 Oktober, nilai man­faat telah tercapai 91,45 persen dari target atau Rp 9,16 triliun.

Sementara, untuk tingkat im­bal hasil, BPKH memperkirakan bisa mencapai 6,69 persen dari target 6,3 persen. Hingga Okto­ber, tingkat imbal hasil mencapai 6,77 persen.

Distribusi manfaat melalui vir­tual account telah tercapai Rp 2,3 triliun atau 109,61 persen dari target. Hingga akhir tahun ini distribusi manfaat diproyeksi akan mencapai Rp 3,18 triliun atau 151,6 persen melebihi dari target Rp 2,1 triliun.

Tahun 2023, BPKH juga telah berhasil mendirikan BPKH limited sebagai anak perusa­haan di Arab Saudi. Anak usaha tersebut berfungsi sebagai per­panjangan tangan BPKH dalam melaksanakan investasi di Arab Saudi.

“BPKH Limited secara khusus akan beroperasi di perhotelan, fasilitas akomodasi, catering dan investasi lainnya yang tentu saja mendukung perhajian di Arab Saudi,” jelasnya.

Namun, kata Fadhlul, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan dana keuangan haji.

Tantangan tersebut, antara lain adanya visi Arab Saudi yang menambah kuota haji hingga 4,5 juta jemaah pada 2030.

Kemudian, adanya gap kalender hijriah dan masehi yang menyebabkan potensi 2 kali pembayaran biaya haji dalam tahun yang sama.

Sementara, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta BPKH mengutamakan prinsip keamanan, kehati-hatian dan transparansi dalam pengelo­laan dana haji.

“Kami tidak ingin dana haji ini hilang atau salah dalam pengelo­laan,” ingatnya.