Utang Luar Negeri Indonesia Turun Tipis di Oktober Rp 6.073 T

SERPONG - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2023 tercatat sebesar 392,2 miliar dolar AS atau Rp 6.073 triliun. Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan posisi ULN pada September 2023 yang mencapai 394,4 miliar dolar AS atau Rp 6.106 triliun.

Penurunan posisi ULN ini terutama bersumber dari ULN sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan tumbuh 0,6 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono mengatakan, ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada Oktober 2023 tercatat sebesar 185,1 miliar dolar AS atau Rp 2.866 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 188,3 miliar dolar AS atau Rp 2.915 triliun.

“Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh sebesar 3,0 persen, melambat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 3,3 persen,” ujarnya

Menurut dia, penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat. 

Selain itu, kata dia, Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel. Pemanfaatan ULN pada Oktober 2023 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah dan perlindungan masyarakat, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.

Dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,4 persen), jasa pendidikan (16,7 persen), konstruksi (14,2 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (10,0 persen). “Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” ujarnya.

ULN swasta juga tetap terkendali dan masih melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Oktober 2023 tercatat sebesar 196,9 miliar dolar AS atau Rp 3.048 triliun. Jumlah ini naik dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 196,7 miliar dolar AS atau Rp 3.045 triliun.

“Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,5 persen, melanjutkan kontraksi pada bulan lalu sebesar 3,5 persen,” ujarnya.

Menurut dia, kenaikan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,4 persen dan 2,5 persen. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,6 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,6 persen terhadap total ULN swasta. 

Menurut dia, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Oktober 2023 tetap terkendali sebagaimana tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 28,7 persen, dari 28,9 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,8 persen dari total ULN. 

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” ujarnya.