Program Bansos Tetap Dilanjut Sampai Juni 2024

JAKARTA - Bantuan sosial alias bansos dipastikan akan tetap ada meski akan ada Pemilu. Pemerintah memastikan, pemberian bansos dilanjutkan sampai Juni 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun memberikan lampu hijau pemberian bansos ini.
Kelanjutan pemberian bansos telah disampaikan Presiden Jokowi. Kepala Negara menyatakan, berlangsungnya pembagian bansos di 2024 telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPR jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencukupi.
Bansos yang dibagikan antara lain bansos pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), sampai Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino. Bansos ini diberikan kepada masyarakat yang masuk kategori keluarga miskin, serta telah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan bakal mendukung penyaluran bansos hingga Juni 2024. Alasannya, masyarakat masih membutuhkan bansos tersebut.
“Yang paling penting tadi diputuskan Bansos, BLT El Nino, terus lanjut. Karena masyarakat yang di bawah sangat membutuhkan,” katanya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas ini, pemberian bansos sangat penting, terutama dalam mengantisipasi kenaikan harga beras. Dia mengatakan, saat ini harga beras sudah tidak mengalami peningkatan, namun juga belum turun ke harga normal. Ditambah lagi belakangan ini ada fenomena iklim El Nino yang membuat hari panen raya bergeser, yang sebelumnya diperkirakan jatuh pada Februari-Maret, tahun ini menjadi Juni-Juli.

“Oleh karena itu ada subsidi, ada bantuan langsung tunai akibat kemarau, bantuan Rp 400 ribu akan dilanjut. Bansos dilanjut sampai Juni (2024)," pungkasnya.
Sebelumnya, pihak Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD sempat menyuarakan agar penyaluran bansos dihentikan dulu sampai Pemilu selesai. Mereka khawatir bansos menguntungkan Capres tertentu.

Namun, Bawaslu ternyata memberikan lampu hijau penyaluran bansos tersebut. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Puadi menilai, bansos merupakan program bantuan oleh pemerintah yang menandakan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat.
Puadi mengakui, penyaluran bansos rawan disalahgunakan selama masa kampanye. Namun, bukan berarti penyaluran bansos dihentikan. “tidak kemudian penyelenggara untuk menahan bansos,” ucapnya, dalam keterangan resminya, Selasa (9/1/2024).

Puadi melanjutkan, Bawaslu bakal memberikan imbauan kepada pihak terkait agar tidak menggunakan bansos sebagai sarana kampanye Pemilu. Dia menyebut, jika bansos digunakan sebagai alat untuk mengajak masyarakat memilih calon tertentu dalam Pemilu 2024, masuk kategori politik uang. Jika ada pejabat negara yang bertujuan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dengan bansos, maka berlaku Pasal 547 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
“Karena politik uang tidak hanya dimaknai dengan pemberian saja, melainkan ketika sudah ada menjanjikan itu dinamakan politik uang,” ungkapnya.

Di dunia maya, warganet ramai mengomentari soal pemberian bansos. Mereka berharap, pemberiannya tidak ditunggangi kepentingan politik karena sumber dananya bukan dari kantong pribadi melainkan dari kocek negara.
"Bansos boleh-boleh saja, tapi jangan ngaku pakai uang sendiri kalau pakai anggaran negara," tulis @Dwi_Maryanto_.
Warganet lain mendukung pemberian bansos, sembari berharap pembagiannya tepat sasaran. "Sayang di lapangan masih ada penyimpangan, yang layak dapat malah nggak dapat sementara yang sudah hidup layak masih mendapat jatah dan mau. Parah Kan,” kicau @Jelli_cent.

Sedangkan akun @Ombahku menyatakan, bansos bisa cukup ampuh mengubah pola pilih masyarakat. "Sebagus apa pun kalian (para Capres) berdebat dan kampanye, akan kalah dengan kampanye bansos," tulisnya.