Banyak Kampus Kritisi Pemerintah, Puan Berterima Kasih

JAKARTA - Derasnya kritikan kampus terhadap Pemerintah diapresiasi Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Puan pun berterimakasih kepada orang-orang kampus karena berani menjaga marwah demokrasi yang saat ini penuh ketidakpercayaan publik.
Hal itu disampaikan Puan saat menghadiri kampanye akbar bertajuk 'Hajatan Rakyat' yang digelar di lapangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Maron, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/1/2024).
“Kita harus mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita, sivitas akademika, rektor-rektor, dosen-dosen, mahasiswa seluruh Indonesia yang hatinya terbuka, matanya terbuka untuk bersama-sama kita menegakkan pesta demokrasi ini dengan jujur, adil, dan netral,” kata Puan.
Dia juga berpesan agar semua pihak netral dalam ajang Pemilu tahun ini. Menurut dia, Pemilu adalah pesta rakyat. “Harus dimenangkan oleh rakyat bukan kekuasaan,” tegas Ketua DPR itu. 
Lebih lanjut, Puan mengingatkan, kepada pendukung Ganjar-Mahfud tidak takut untuk diintimidasi. Puan mengatakan, jika ada yang memberikan bansos terima saja.

Bansos itu adalah hak seluruh rakyat, uangnya juga dari rakyat untuk rakyat. Jadi, tidak boleh diklaim milik seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan.
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo juga menanggapi aksi guru besar. Menurut Ganjar, aksi guru besar itu adalah tanda demokrasi Indonesia sedang tak baik-baik saja. 

"Hari ini demokrasi kita sedang diuji. Tokoh agama, masyarakat, dan akademisi semua sudah bergerak. Itu lonceng bahaya," kata Ganjar, saat menyampaikan orasi di acara deklarasi dukungan dari Keluarga Besar Putra Putri Polri dan Keluarga Purnawirawan TNI/Polri di Hall De Tjolomadoe, Karanganyar, Rabu (7/2/2024).
Ganjar menegaskan, kampus memiliki kebebasan akademik untuk menyuarakan pandangan mereka, dan hal tersebut tidak boleh diintervensi dengan meminta kampus untuk menyanjung pemerintah.  "Jangan pernah mengintimidasi kampus karena kampus mimbar akademis yang merdeka,” kata Ganjar.

Untuk diketahui, hari-hari ini, pemerintahan Jokowi banjir kritikan dari guru besar kampus. Diawali dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Sivitas kampus UGM yang terdiri dari sejumlah guru besar, dosen dan mahasiswa menginisiasi Petisi Bulaksumur sebagai alarm untuk Presiden.

Melalui Petisi Bulaksumur, UGM meminta dan menuntut Jokowi, aparat penegak hukum, semua pejabat negara, dan aktor politik untuk kembali pada prinsip-prinsip demokrasi. Juga, mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.
Setelah itu, disusul oleh Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Indonesia (UI). UI menyampaikan kekhawatiran dan keprihatinan terhadap gejala keruntuhan tatanan hukum dan demokrasi, menjelang Pemilu 2024. Kemudian berlanjut hingga kampus-kampus lainnya seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Bergeser ke Jawa Barat. Ada Institut Teknologi Bandung (ITB). Diwakili guru besar dan para dosennya, mereka membuat petisi berisikan sembilan poin yang harus ditaati Presiden. Salah satunya, mereka meminta Pilpres diselenggarakan secara jujur, adil, damai, dan menjunjung hak asasi setiap pemilih. 
Senada, sivitas Universitas Brawijaya (UB) Malang juga mengkritik kencang Pemerintah. Para akademisi, dewan profesor, guru besar, dosen akademisi dan para mahasiswa ini mengkhawatirkan sistem demokrasi di Indonesia dipandang negatif oleh dunia. 

Kemudian giliran sivitas akademika dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi Seluruh Indonesia yang mengingatkan Pemerintah untuk tidak berselancar lebih jauh di Pemilu 2024. Para kaum intelektual STF dan Teologi Seluruh Indonesia itu meminta Presiden Jokowi dan jajarannya berhenti menggunakan alat negara untuk melanggengkan kekuasaan.

Apa tanggapan kubu Prabowo-Gibran soal pernyataan Puan yang memuji sikap kampus kritik pemerintah? Anggota Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Valeryan Bramasta tidak ambil pusing dengan ucapan Puan yang berterimakasih terhadap warga kampus yang mengkritik Pemerintah. 
"Apa yang dikatakan Mbak Puan mungkin sebagai bentuk apresiasi atas terselenggaranya ruang kebebasan berpendapat sampai hari ini. Sehingga kami yakin kita semua bisa bersama-sama saling menjaga demokrasi Indonesia," tandas Valen, Kamis (8/2/2024).
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, dalam negara demokrasi semua pihak bebas menyampaikan pendapat ataupun kritik. Menurutnya, segala bentuk perbedaan yang diutarakan di tahun politik adalah sesuatu yang wajar. 
"Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita,” tandas Ari.