Anggota Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Jokowi Di Pilpres 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto tidak ambil pusing mengenai sikap Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye yang mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Kata Airlangga, selain Kepala Pemerintahan, Jokowi juga merupakan politisi. 
"Hampir semua Presiden punya partai," kata Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Airlangga lalu mencontohkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat. Kemudian Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew yang mendirikan Partai Aksi Rakyat (PAP).

"Jadi Itu biasa. Pak Jokowi kan partainya juga jelas," ujarnya.

Bacre Waly Ndiaye sebelumnya mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Pertanyaan itu disampaikan pada Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss, Selasa (12/3/2024).
Ndiaye melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam Pemilu 2024.

Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan syarat usia Capres-Cawapres. Tak berhenti di situ, Ndiaye juga bertanya apakah Pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi Pemilu tersebut.