Jabatan Menkeu Harus Diisi Profesional Ya

JAKARTA - Masyarakat mulai kepo dengan nama-nama calon menteri pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya calon Menteri Keuangan (Menkeu). Apalagi, Menkeu baru harus bisa menghadapi tantangan ekonomi global.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan, siapa yang akan jadi menteri tentu mejadi hak prerogatif presiden. Namun, khusus Menkeu untuk kalangan profesional.
"Ada, ada nonpartai atau partai, tapi kemungkinannya Kementerian Keuangan itu profesional nonpartai. Kemungkinan nonpartai," ungkap Budiman di Jakarta, Senin (13/5/2024).
Namun, ia mengatakan, syarat utama yang dicari Prabowo untuk mengisi jabatan menteri adalah seseorang yang berintegritas tinggi, tidak korupsi, dan berani untuk kepentingan rakyat.
"Pak Prabowo ingin benar-benar memastikan, keresahan beliau kan ini semua program baik ini, alokasi anggaran yang besar ini, akan sia-sia kalau eksekutornya korup. Nah itu concern Pak Prabowo saat ini," tutur Budiman.

Sayangnya, mantan politisi PDIP ini tak banyak menjelaskan alasan prediksinya soal kursi menkeu diisi kalangan profesional nonpartai. Menurutnya, hal itu sudah menjadi tradisi di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Benarkah hal tersebut? Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mulai mengusun atau memasukkan nama-nama untuk mengisi kabinet Prabowo-Gibran.

Kata Dasco, pihaknya beserta elite partai koalisi baru melakukan kajian mengenai nomenklatur yang ada. Seperti rencana merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
"Saya mungkin terlalu cepat kalau mau mengomentari atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, karena memang belum pernah dibicarakan," ujar Dasco saat dihubungi, Senin (13/5/2024) malam.

Meski belum ada nama yang pasti, nyatanya nama-nama suksesor Sri Mulyani telah berseliweran. Di antaranya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Direktur Utama PT BNI Royke Tumilaar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Lantas, seperti apa idealnya calon Menkeu baru? Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menyebut, Menkeu harus diisi kalangan profesional. Sebab, Menkeu harus paham kebijakan fiskal dan berbagai turunan di bawahnya, termasuk konsekuensi dan konteks kebijakan yang akan diambil.
"Jadi perlu orang dari profesional dan bukan dari kalangan politik. Karena kalangan politik biasanya hanya tahu kulit-kulitnya saja," ulas Faisal, tadi malam.
Menurutnya, Menkeu dari kalangan profesional lebih memahami detail kebijakan fiskal dan filosofinya. Adapun kekurangannya, tidak cukup kuat memiliki jaringan politik, baik di DPR maupun di daerah.
Melihat karakter Prabowo, Faisal menyebut, Menkeu harus kuat dalam hal disiplin fiskal. Terlebih, Prabowo akan meluncurkan program-program yang berdampak signifikan terhadap fiskal.

Jika Menkeu selanjutnya tidak cukup paham tentang fiskal, dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan publik dan pasar. Khususnya terhadap kebijakan fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berdampak pada kesehatan fiskal Indonesia.

"Jadi kita memang butuh kebijakan fiskal yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi pada saat yang sama juga harus prudent, harus menjaga disiplin fiskalnya," pesan Faisal.
Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah ikut mengamini. Kata dia, idealnya seorang Menkeu harus dari kalangan profesional. Memang, bisa saja diusulkan partai politik, tetapi ketika menjabat harus profesional, dan tidak membawa kepentingan partai.
Piter menyebut semua kalangan memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun, jabatan Menkeu sangat besar kewenangan dan tanggung jawabnya, khususnya dalam mengelola APBN
"Terlalu berisiko kalau Menteri Keuangan tidak profesional, dan membawa kepentingan kelompok tertentu. Tidak ada kriteria lain. Satu aja, profesional. Siapa saja, asal profesional," pungkasnya.