Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Infrastruktur Transportasi Se-Indonesia Digeber Abis

JAKARTA - Pemerintah mengklaim, pembangunan infrastruktur transportasi di seluruh Indonesia selama 10 tahun terakhir sangat meningkat.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan tersebut di antaranya meliputi konstruksi dan revitalisasi ter­minal tipe A yang lebih luas dan modern.
Kemudian, pengembangan bandara serta pelabuhan yang mampu menampung volume yang lebih besar. Juga, pembaruan sistem transportasi massal seperti bus listrik, Mass Rapid Transit (MRT), Light Rapid Transit (LRT), serta Kereta Api Cepat.
“Kita lihat 10 tahun terakhir ini terjadi serangkaian proses pembangunan transportasi di perkotaan dan seluruh Indone­sia. Semua relatif naik. Laut paling tinggi, lalu disusul sektor perkeretaapian, bandara, serta penyeberangan,” ungkap BKS, sapaan akrab Budi Karya dalam keterangan resminya, Sabtu (18/5/2024).

Menhub menuturkan, pada sektor transportasi darat, telah dilakukan 85 pengembangan pelabuhan penyeberangan, 65 pembangunan dermaga penye­berangan, 12 pembangunan pelabuhan penyeberangan baru, serta 6 kota metropolitan dengan sistem angkutan massal perkotaan.

Kemudian, di sektor perkere­taapian, telah dilakukan pem­bangunan 10.709 kilometer spoor (km’sp) jalur kereta api, 58 lokasi pembangunan dan modernisasi stasiun kereta api, pembangunan LRT, MRT, Kereta Cepat Whoosh, kereta api Trans Sulawesi dan kereta perintis.
Pada sektor transportasi laut, telah dibangun 39 trayek tol laut, 51 proyek pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi fasilitas pelabuhan.
Sementara di sektor udara telah dibangun 41 rute jembatan udara dan pembangunan 26 bandara baru.

Terkait konektivitas, eks Dirut Angkasa Pura II ini menjelaskan, selama 10 tahun ke belakang terus dibangun konektivitas tol laut dan angkutan perintis.
Saat ini, tol laut memiliki 191 trayek dengan pertumbuhan 11 persen per tahun. Total muatan kontainer berangkat berjumlah 84.609 ton dengan muatan kon­tainer balik berjumlah 26.362 ton. Sedangkan total muatan non kontainer berangkat berjumlah 530.403 teus dengan muatan non-kontainer balik berjumlah 27.551 teus.

Pada angkutan kapal perintis, selama 10 tahun ini total trayek yang dimiliki mencapai 1.070 dengan pertumbuhan 3 persen per tahun.
Total penumpang berjumlah 5.901.027 dengan pertumbuhan 13 persen per tahun. Sementara itu, jumlah muatan barang men­capai 1.058.759.

Pada angkutan udara perintis, total terdapat 2.828 rute penum­pang, 278 rute kargo, serta 10 rute udara kargo.

Sedangkan pada angkutan perkeretaapian perintis telah beroperasi 9 kereta dengan jumlah penumpang 
yang terus meningkat tiap tahunnya.

“Selain itu, kita juga se­dang melakukan keperintisan dengan membuka kereta api di Surabaya, Semarang, Bandung, dan Medan. Jadi kereta api tidak antar pulau saja tapi aglomerasi juga menjadi penting,” sambung BKS.
Ia berharap seluruh pembangunan infrastruktur transportasi selama 10 tahun ini dapat terus konsisten dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
“Bapak Presiden Jokowi se­lalu mengatakan pada saya, ‘tolong apa yang dibuat itu harus delivered (dirasakan masyarakat)’,” tuturnya menirukan instruksi Presiden Jokowi.
Terpisah, Wakil Ketua Pem­berdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Trans­portasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengakui ada pergeseran pembangunan infrastruktur transportasi dari Jawa ke luar Jawa, tapi belum signifikan, karena masih di kisa­ran 1 persen.

Djoko meminta Pemerintah membenahi transportasi umum di daerah-daerah. Sebab, pulau-pulau kecil tersebut justru sangat membutuhkan akses transportasi umum.

Selain itu, transportasi umum juga perlu diberikan di kawasan transmigrasi. MTI mencatat, setidaknya terdapat 154 ka­wasan transmigrasi yang ada di Indonesia.
“Terlayani belum sampai 5 persen dengan bus perintis,” katanya.
Pemerintah juga tidak bo­leh melupakan daerah-daerah penghasil sumber daya alam yang menghasilkan pendapatan negara bagi Indonesia.

Ia mencontohkan, daerah penghasil mineral seperti Mo­rowali, Sulawesi Tengah, yang berkontribusi bagi perekono­mian justru tak diakomodasi angkutan umum.
“Mereka punya nggak angkutan? Grab atau kendaraan online, padahal itu daerah me­larat, nikelnya kita pakai kan disini. Kasihlah mereka trans­portasi umum. Di Halmahera inflasinya tinggi, kalau kita pakai mobil di sana Innova, mahal,” tegas Djoko.

Terakhir, Djoko juga meminta Pemerintah fokus kepada ak­ses transportasi umum di dae­rah yang memiliki Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
“KSPN ini kan dari sim­pul bandara ke kota, tapi di kotanya nggak ada angkutan umum, jangan terulang seperti di Denpasar, Bali. Di Bali tidak ada angkutan umum, semuanya serba sewa,” ungkapnya.