Hentikan Polemik Jatah Menteri, Tak Elok Dilihat Rakyat

JAKARTA - Partai Demokrat berharap polemik soal jatah menteri yang ramai belakangan ini segera berakhir. Soalnya, selain tak elok dilihat rakyat, rebutan soal jatah menteri sangat kontra produktif. 

Wasekjen Partai Demokrat, Agust Jovan Latuconsina mengatakan, urusan menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia yakin Prabowo akan mempertimbangkan segala aspek dalam menyusun kabinetnya. 

"Berapa jumlah menteri? Berapa kader Demokrat yang masuk kabinet Pak Prabowo? Tunggu Pak Prabowo. Itu hak prerogatif beliau. Beliau itu sangat memegang teguh prinsip loyalitas dan kebersamaan,” kata Agust Jovan dalam keterangan tertulis, Minggu (26/5/2024).

Jovan meyakini Prabowo lebih memahami kebutuhan kabinet, termasuk jumlah kementerian. "Karena itu, kami mendukung penuh langkah beliau. Termasuk dalam jumlah kementerian ke depannya,” tutur Jovan.

Menurut Jovan, selama ini Prabowo selalu menjaga komunikasi dengan ketua partai koalisi termasuk dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Baik itu membahas tentang ekonomi ke depan, hubungan internasional, pembangunan infrastruktur, termasuk juga kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia dan sebagainya. 

Sebelumnya, parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) mulai terlibat saling sindir di udara soal jatah menteri. Melihat parpol koalisi mulai saling sindir di media, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad langsung angkat bicara. Dasco meminta parpol pendukung Prabowo tidak lagi ribut soal jatah menteri. 

"Saya rasa tidak perlu ada polemik di media soal jatah menteri,” kata Dasco saat dihubungi, Sabtu (25/5/2024).

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan, polemik soal jatah menteri memang kurang produktif. Kata dia, polemik ini muncul karena kehadiran NasDem-PKB, sedikit banyak membuka celah negosiasi ulang perihal jatah kursi di kabinet. Karena itu, kata dia, penting untuk menjaga komunikasi dalam koalisi. 

"Bila tak terkomunikasikan dengan baik di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) maka bisa menimbulkan disharmoni walaupun sebenarnya ranah ini hak preogatif presiden," kata Agung, saat dikontak Rakyat Merdeka, Minggu (26/5/2024). 

Agung menjelaskan, karena sistem presidensil di Indonesia bertaut dengan multipartai ekstrim yang berarti mengakomodasi partai di kabinet (eksekutif) sama halnya menguatkan posisi di DPR (legislatif). Sehingga jika Prabowo hanya memuaskan sebagian anggota awal KIM, tanpa memahami PKB-Nasdem yang baru masuk justru kontraproduktif.

Namun, kata dia, dampak politiknya bagi Golkar, PAN, dan Demokrat justru bisa berdampak berkurangnya jatah menteri masing-masing di kabinet Prabowo nanti. "Di titik inilah, kepemimpinan Prabowo diuji dalam mencapai titik temu (win-win solution) di antara anggota koalisinya," pungkasnya.