Pj Kepala Daerah Diisi Pejabat Kemendagri

JAKARTA - Senayan menyoroti penjabat (Pj) kepala daerah yang ditunjuk Pemerintah Pusat. Para penjabat ini diminta selalu menjaga stabilitas politik di daerahnya dan tidak mengganggu kinerja kementerian di tempat dia bernaung.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan, hal ini mengingat banyak Pj merupakan pejabat eselon I di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Mereka kan ditunjuk (sebagai Pj kepala daerah), bukan dipilih oleh rakyat. Dia harus tahu diri, bahwa dia ini pejabat yang ditunjuk. Karena itu, dia mesti bisa membangun sinergitas antara daerah dengan pusat,” tegasnya saat dihubungi Redaksi, Minggu (26/5/2024).

Guspardi mengatakan, memang kebanyakan Pj kepala daerah saat ini rangkap jabatan sebagai pejabat eselon I dan II di Kemendagri. Dan syarat di undang-undang, penjabat kepala daerah adalah eselon II untuk Pj bupati/walikota, dan eselon I untuk Pj gubernur.

“Dengan kebijakan harus ­eselon I yang menduduki jabatan gubernur itu, dan kalau hanya tertumpu di Kemendagri, tentu kita kasihan kepada Mendagri-nya. Karena para dirjen ini lebih fokus melaksanakan tugas-tugas mereka pada bidang Pj itu. Intinya, perlu stabilitas dan jangan sampai terganggu kinerja dari kementerian,” wantinya.

Sebab itu, dia usul agar jabatan Pj kepala daerah ini jangan semuanya diborong oleh pejabat di Kemendagri. Pemerintah pusat bisa mensiasati posisi Pj kepala daerah ini berasal dari Sekretaris daerah (Sekda) daerah yang bersangkutan. Atau pejabat eselon I di kementerian lain yang tentunya paham tentang pemerintahan dan mengerti situasi politik, ekonomi, dan sosial budaya daerah di mana dia akan ditugaskan.

“Intinya, karena dia orang profesional, dia tidak bermain politik karena dia berstatus Aparatus Sipil Negara (ASN). Sebagai ASN dia harus netral dalam menyikapi Pilkada yang akan dilaksanakan 27 November nanti,” tegas politisi Fraksi PAN ini.

Dia bilang, Pj kepala daerah ini ditunjuk, bukan dipilih, tentu harus mampu bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di daerah. Tidak kalah pen­tingnya, mereka harus mampu menerjemahkan tugas dan fungsi sebagai Pj, dan mengharmonisasikan semua lembaga yang ada di daerah.

Kita berharap Kemendagri selalu memantau dan meng­eva­­luasi kinerja di internal dia sendiri, termasuk juga tugas yang diemban para Pj ini. Langkah ini penting dilakukan jangan ­sampai menimbulkan di­namika di ­masing-masing daerah,” pesannya.

Sejumlah pejabat Kemendagri yang mengemban tugas seba­gai Pj kepala daerah, antara lain Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri Bahtiar ­Baharuddin yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Barat.

Lalu, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Zudan Arif Fakhrulloh yang rangkap jabatan sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan. Dirjen Bina Administrasi Ke­wilayahan Syarizal Zakaria Ali yang kini mengemban Pj Gubernur Bangka Belitung.

Berikutnya, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik yang saat ini rangkap Pj Gubernur Kalimantan Timur. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemedagri Agus Fatoni yang kini menjabat Pj Gubernur Sumatera Selatan. Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Apolo Safanpo menjadi Pj Gubernur Papua Selatan.

Kemudian, Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pela­ya­nan Publik Kemendagri Ribka Haluk menjadi Pj Gubernur Papua ­Tengah. Plh Kapuspen Kemendagri Yudia Ramli seba­gai Pj Bupati Sumedang, dan lainnya.

Senada, anggota Komisi II DPR Rezka Oktoberia menyo­roti banyak dirjen di Kemendagri yang juga rangka jabatan sebagai Pj Kepala daerah. Dia pun mempertanyakan, apakah para dirjen yang rangkap jabatan ini masih melakukan tugasnya sebagai dirjen, atau sudah fokus di Pj kepala daerah.

“Ada dua orang dirjen yang ­saya tanya terkait bidang tugas­nya masing-masing, tapi dijawab­nya 'sudah tidak tahu'. 'Sudah nanti saya cek dulu, saya tidak monitor'. Kalau memang dia sudah fokus dengan Pj Kepala daerah di provinsi itu, ganti dirjennya,” seru Rezka.

Dia menilai, walau menjabat Pj kepala daerah, para dirjen ini juga tidak mungkin meninggalkan tugas utamanya di Kemendagri. Karena itu, sebaik­nya para dirjen ini memilih salah satu. Sementara, pihaknya berharap tahapan Pilkada yang mulai berjalan ini, bisa berlangsung dengan lancar.

“Kita ingin suhu politik kondusif, stabil, Situasi kea­manan juga sangat penting. Over all, Kemendagri bagus terkait ­dengan kondisi politik dalam negeri. Saya yakin pak Menteri sudah ahlinya,” urainya.