Golongan Mampu Masih Terima Bantuan Subsidi Listrik

JAKARTA - Senayan berharap Pemerintah memiliki data yang valid penerima subsidi listrik di masyarakat. Akurasi ini penting untuk memastikan bahwa golongan masyarakat penerima subsidi listrik ini benar-benar tepat sasaran.

Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti mengatakan, data ini masih menjadi salah satu sumber masalah terkait penerima subsidi listrik ini.

“Karena ketika kita berbicara mengenai subsidi lisrik, sebetulnya yang pertama adalah acuannya berkaitan dengan data,” kata dia dalam rapat kerja Komisi VII DPR bersama Dirjen Ketenagalistrikan Ke­menterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P Hutajulu di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Roro menilai, persoalan data ini tak hanya dihadapi oleh sek­tor energi saja, tapi bahkan di sektor lainnya, seperti bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos). Diharapkan, masalah data ini dapat menjadi perhatian bersama.

“Banyak sekali program untuk mensejahterakan masyarakat. Namun nyatanya, tidak sesuai dengan aktualnya di lapangan,” ujarnya.

Sebagai contoh, lanjut poli­tisi Fraksi Golkar ini, adalah data penerima program bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos. Ada masyarakat yang harusnya menerima bantuan sosial seperti sembako, terkendala lantaran tidak tercantum di dalam data.

“Nah itu banyak sekali ka­sus, masyarakat yang tergolong miskin justru tidak menerima program (subdisi Pemerintah). Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Roro juga menemukan ada masyarakat yang tidak menerima bantuan karena persoalan data yang belum diperbaharui. Ini bisa dilihat ketika banyak masyarakat yang tadinya termasuk golongan mampu. Namun akibat pandemi Covid-19 menjadi tidak mampu karena faktor ekonomi dan lainnya.

Mereka tidak mendapat­kan bantuan sesuai yang sudah merupakan hak yang mereka terima. Lalu ada juga kasus di mana ada keluarga yang mampu, namun mendapatkan bantuan,” bilangnya.0

Dinamika yang terjadi itu, kata Roro, terjadi karena data yang menjadi acuan belum seutuhnya akurat dan juga tidak up to date. Bukan hanya karena pergantian zaman, tetapi juga karena kondisi sosial, ekonomi dari masyarakat.

“Program subsidi listrik ini merupakan program yang sangat mulia. Karena kegiatan keseharian manusia, acuannya kem­bali lagi, listriknya nyala tidak. Ini kan menjadi sesuatu hal yang sangat fundamental dan dibutuhkan untuk segala bentuk kegiatan perekonomian bangsa kita,” ungkapnya.

Makanya, dia berharap agar persoalan data ini harus memiliki acuan yang tepat dan akurat. Untuk itu, dia mendorong ada langkah atau terobosan yang baik untuk memperbaiki data­base yang selama ini merupakan acuan. Termasuk juga, kriteria yang ditetapkan untuk menentu­kan penerima subsidi ini.

Sesuai dengan yang telah disampaikan, yaitu foto penerima subsidi pelanggan dan di situ ada beberapa kriteria. “Saya kira ini sangat bagus ya, apalagi buat kami yang visual learner, jadi melihat secara visual itu sangat membantu. Mulai dari kriteria 1, 2, 3, sampai 5,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Roro, yang tidak kalah pentingnya adalah monitoring pelaksanaan sub­sidi listrik ini. Karena itu, dia bertanya-tanya, apakah monitor­ing tersebut hanya berdasarkan kriteria dari tampilan huniannya saja, berdasarkan foto tersebut.

“Karena ada kalanya juga kita temukan di lapangan. Karena kita ini juga mewakili masyara­kat, kita melihat berbagai macam cerita di lapangan. Ada yang secara ekonomi mereka mampu, tapi tampilan rumahnya tidak mencerminkan bahwa mereka itu mampu. Itu ada yang seperti itu,” katanya.

Untuk itu, dia mendorong ada variabel lainnya yang dapat dipertimbangkan untuk mendo­rong sebuah rumah tangga tak mampu masuk sebagai penerima bantuan subsidi tersebut.