Dipicu Pelaksanaan Haji, Cak Imin & Yaqut Kembali Memanas

JAKARTA - Hubungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali memanas. Kali ini, panasnya hubungan kedua politisi dalam 1 partai ini, dipicu soal pelaksanaan Ibadah Haji.

Muhaimin Iskandar atau Imin merupakan Wakil Ketua DPR yang di tahun ini bertugas sebagai Ketua Pengawas Haji. Di pelaksanaan ibadah haji kemarin, Imin membawa sejumlah anggota DPR ke Tanah Suci untuk mengawasi pelaksanaan haji.

Dalam pengawasan itu, Imin mengklaim menemukan banyak permasalahan dalam pelaksanaan haji tahun ini. Berbagai permasalahan itu, kata Imin, merupakan tanggung jawab dari Yaqut sebagai Menteri Agama. Dia pun mengusulkan untuk membentuk Pansus Haji di DPR.

Melalui akun X miliknya @cakimiNOW, ia membandingkan tugas dan sanksi di negara lain. "Presiden Tunisia Kais Saied memecat Menteri Agama negara itu, Ibrahim Chaibi, setelah 49 jemaah haji Tunisia meninggal saat ibadah haji di Arab Saudi," cuit Imin, sembari mengunggah pemberitaan media online.

Kemudian, Wakil Ketua DPR itu kembali menunggah sebuah tangkapan layar berisi pemberitaan soal jumlah jemaah haji asal Indonesia yang wafat di Tanah Suci per Sabtu (22/6/2024) tercatat 225 orang.

Sebelumnya, Imin menyebut baik buruknya penyelenggaraan ibadah haji tergantung masyarakat. Namun, fakta di lapangan sungguh menyedihkan. Salah satunya tenda over capacity yang membuat jemaah terpaksa tidur berdesak-desakan di dalam tenda.

"Fakta videonya ada, orang ditumpuk-tumpuk kayak sarden ada," beber politisi yang juga Ketua Timwas Haji DPR itu.

Ia juga mengkritik toilet yang tidak ramah lansia. "Tidak mengindahkan jumlah rasionya, itu fakta. Jadi fakta-fakta ini tidak bisa dibantah," ungkap Imin.

"Sekaligus kita juga menyaksikan bahwa banyak sekali jemaah kita yang masih membutuhkan bantuan-bantuan langsung yang memadai," tambahnya.

Sebab itu, Imin mendesak agar semua temuan permasalahan penyelenggaraan ibadah haji 2024 segera ditindaklanjuti. Ia mendorong dibentuknya Panitia Khusus haji DPR atau Pansus Haji.

Terlebih, hampir semua masalah yang ditemukan merupakan pengulangan dari tahun-tahun. Termasuk masalah transportasi, katering, dan tenda bagi jamaah.

"Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus (pansus)," usul Imin.

Selain masalah teknis, ia juga menyoroti kebijakan kuota tambahan sebanyak 20 ribu yang separuhnya diberikan kepada haji khusus. Menurutnya, kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat yang telah menunggu lama untuk bisa berhaji dan dianggap melanggar undang-undang.

Di samping itu, Imin mengatakan, saat ini ada kecurigaan di masyarakat mengenai distribusi kuota visa yang dianggap tidak adil antara kebutuhan antrean haji reguler dan yang digunakan oleh travel-travel tertentu yang berbasis haji khusus.

Merespons tudingan Imin, Yaqut membantah Kementerian Agama (Kemenag) telah menyahgunakan kuota haji. Dia menegaskan, penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik.

"Tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan, itu prinsipnya. Insya Allah kami jalankan amanah ini sebaik-baiknya," tegas pria yang akrab disapa Gus Men ini, di Madinah, Jumat (21/6/2024).

Yaqut mengatakan, wilayah Mina memang terbatas. Sementara, Indonesia saja mengirim sekitar 213 ribu orang jemaah tahun ini.

Ia mencontohkan, kondisi serupa sempat terjadi sejak kuota haji normal pada 2017. Yaqut menilai, kuota haji yang banyak menimbulkan tantangan dalam pengelolaan tenda.

"Mina dari dulu seperti itu, isunya selalu soal kepadatan. Sehingga, menerima tambahan kuota selalu menjadi berkah sekaligus tantangan," tukas Yaqut.

"Dalam keterbatasan wilayah, ada tantangan kenyamanan, bahkan keselamatan jiwa. Ini yang perlu menjadi pertimbangan," tegas Ketum Ansor ini.

Yaqut menilai proses puncak haji tahun ini berjalan lancar. Dia mengucap syukur, tetapi berjanji tetap akan mengevaluasi pelayanan haji tahun ini.

Wakil Ketua MPR Yandri Susanto membela Yaqut. Dia menilai wacana pembentukan Pansus Haji 2024 sangat politis. Yandri melihat waktu yang terbentur masa reses anggota DPR.

"Saya kira kalau Pansus, itu dari sisi waktu udah gak mungkin. Kalau untuk dari sekarang ya, karena sebentar lagi akan reses. Jadi itu sangat politis," ujar Yandri.

Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini mengatakan, masa jabatan DPR sekarang juga akan segera habis. Masa reses sampai 17 Agustus. "Setelah itu biasanya minggu pertama itu nyusun jadwal, minggu kedua baru rapat, berarti masuk September. September baru mau sidang, dan 1 Oktober berhenti DPR sekarang," ucap politisi PAN ini.

Karena itu, ia menilai, isu Pansus yang dihembuskan timwas haji DPR baru-baru ini cenderung politis. Ia mengatakan, yang menggaungkan isu Pansus ini tidak mengerti tentang masalah perhajian.

"Isu Pansus itu sangat politis dan mungkin juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya di ekosistem haji. Jadi perlu banyak mendalami apa yang terjadi haji, baru ngomong," kata Yandri.