Demi Menjaga Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Jaga Stabilitas Inflasi

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen terus menjaga stabilitas inflasi demi mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu memastikan, Pemerintah terus memperkuat kebijakan strategis, meski inflasi mengalami tren penu­runan dalam beberapa bulan terakhir.

“Pemerintah akan terus meningkatkan sinergi dan koor­dinasi dengan kementerian lembaga terkait. Baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menciptakan bauran kebijakan yang tepat dalam merespons situasi,” tutur Febrio dalam keterangan tertulis, Selasa (2/7/2024).

Hal itu disampaikan Febrio menanggapi data tingkat kemiskinan dan data inflasi yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (1/7/2024).

BPS mencatat, tingkat inflasi Juni 2024 tercatat 2,51 persen secara tahunan (year on year/ yoy), turun dibandingkan Mei 2024 yang tercatat 2,84 persen. Penurunan itu didukung oleh terkendalinya harga pangan serta stabilnya inflasi inti.

Febrio mengatakan, tingkat kemiskinan melanjutkan tren penurunan menjadi 9,03 persen atau 25,22 juta orang pada Maret 2024, turun 0,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Febrio bilang, tingkat kemiskinan Maret 2024 yang sebesar 9,03 persen merupakan tingkat kemiskinan yang teren­dah dalam 10 tahun.

Jika melihat kondisi Maret 2014, tingkat kemiskinan saat itu berada di level 11,25 persen atau 28,28 juta orang.

Dia menjelaskan, tingkat kemiskinan di perkotaan turun ke level 7,09 persen. Sementara itu persentase penduduk miskin di perdesaan turun menjadi 11,79 persen.

Penurunan kemiskinan ter­jadi di seluruh wilayah In­donesia, dengan penurunan tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara.

Tingkat ketimpangan pengelu­aran penduduk Indonesia (rasio gini) juga menurun dan berada di bawah level pra pandemi men­jadi sebesar 0,379 pada Maret 2024. Level tersebut diklaim yang terendah dalam satu dekade terakhir.

Menurut Febrio, penurunan angka kemiskinan pada Maret 2024 ditopang oleh solidnya aktivitas ekonomi domestik dan berbagai program bantuan sosial pemerintah, khususnya dalam merespons kenaikan inflasi pangan pada awal 2024.

Sejalan dengan itu, inflasi Juni 2024 tercatat 2,51 persen (yoy), turun signifikan dibandingkan Mei 2024 (2,84 persen) dengan didukung oleh terkendalinya harga pangan serta stabilnya inflasi inti.

Secara bulan ke bulan, terjadi deflasi sebesar 0,08 persen seiring beberapa harga pangan yang terus melandai.

Inflasi pangan bergejolak (volatile food) menunjukkan tren yang terus melandai. Berbagai harga pangan terus mengalami penurunan, seperti bawang merah, tomat, daging dan telur ayam ras, ikan segar, serta be­berapa jenis sayuran.

“Tren ini seiring peningkatan stok yang didukung oleh paso­kan dalam negeri dan distribusi yang memadai,” jelasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Imam Machdi mengatakan, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,03 persen atau seki­tar 25,22 juta orang.

Jumlah tersebut turun 0,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah penduduk miskin itu tersebar di berbagai wilayah di In­donesia. Namun, mayoritas masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera.