Tragis, Gubernur Petahana Lampung Gagal Nyagub Di Detik Akhir

LAMPUNG - Nasib tragis dialami Gubernur Lampung petahana Arinal Djunaidi. Mendekati waktu pendaftaran Bakal Calon Gubernur-Bakal Calon Wakil Gubernur Lampung, partai pengusungnya justru mencabut dukungan. Arinal pun gagal nyagub.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mencabut dukungan Gubernur Lampung petahana Arinal Djunaidi. Partai Beringin itu justru mendukung pasangan Cagub dan Cawagub, Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela.

Padahal, Arinal merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Lampung. Sementara, Rahmat Mirzani Djausal adalah Ketua DPD Partai Gerindra Lampung. Rahmat Mirzani Djausal akan berduet dengan Jihan Nurlela, Anggota DPD Lampung terpilih 2024.

“Sudah kita terima dan Partai Golkar mengusung Rahmat Mirzani Djausal,” kata Sekretaris DPD Golkar Lampung, Ismet Roni dalam keterangannya, Selasa (27/8/2024).

Surat rekomendasi dalam bentuk persetujuan partai politik (parpol) atau B1-KWK kepada duet Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela di Pilgub Lampung sudah diserahkan pada Minggu (25/8/2024) malam.

Hingga saat ini, duet Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela telah didukung tujuh parpol parlemen dan 1 parpol non par­lemen. Yaitu, Partai Gerindra, PKB, NasDem, Demokrat, PKS, PAN, Golkar dan Partai Prima.

Koalisi gemuk itu mengum­pulkan dukungan sebanyak 72 dari 85 kursi di DPRD Lampung. Praktis, hanya menyisakan PDIP dengan bekal 13 kursi yang baru memberi surat tugas kepada Umar Ahmad sebagai bacagub Lampung.

Namun, PDIP beruntung. Partai Banteng ini bisa mengusung pasangan Cagub-Cawagub Lampung sendiri. PDIP meraih sebanyak 787.468 suara sah atau 16,89 persen.

Rahmat Mirzani Djausal berterimakasih atas dukungan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahaladia. Dia menga­takan, dukungan yang meluas semakin memperkuat semangatnya untuk berjuang bersama rakyat Lampung.

“Terima kasih kepada par­tai-partai sebelumnya yang telah memberikan dukungan­nya, Gerindra, PKB, NasDem, Demokrat, PAN, PKS dan Partai Prima,” ujar Mirza sapaan akrab­nya pada, Selasa (27/8/2024)

Menurut Mirza, dukungan enampartai parlemen dan satu non parlemen sebagai bentuk komitmen untuk bersama-sama membangun Lampung. “Mari terus bersatu dan berjuang bersama untuk mewujudkan Lampung yang lebih maju,” ajak dia.

Terkait potensi lawan kotak kosong di Pilgub Lampung, Mirza mengatakan, melawan kotak kosong sejatinya merupa­kan kompetisi yang melibatkan parpol juga. Sebab, kata dia, pihaknya hanya menggalang dan menerima dukungan dari para parpol tersebut.

“Pilkada ini entitasnya parpol, ketika ada keinginan berbeda, maka ada jalur-jalur untuk mem­berikan kepada masyarakat bagaimana keinginan itu mana yang lebih baik,” jelas Mirza.

Dia mengatakan, arah du­kungan pengusungan kepala daerah merupakan kewenangan dari masing-masing parpol. Namun, kata dia, pilihan parpol sebaiknya sama dengan keinginandan aspirasi masyarakat. “Itu yang akan menjadi pilihan (masyarakat),” ujarnya.

Mirza mengaku juga menjalin komunikasi dengan PDIP. Meski demikian, ia mengaku tidak tahu akan ke mana arah dukungan Partai Banteng itu.

Rencananya, Mirza akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pasangannya pada hari terakhir pendaftaran bacagub-bacawagub pada 29 Agustus 2024. Saat pendaftaran, akan diantar langsung oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP Gerindra, Ahmad Muzani.

“Sebelum mendaftar ke KPU, kami juga akan menggelar deklarasi bersama terlebih dahulu,” ucapnya.

Terpisah, Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung, Ismet Roni menegaskan, sebagai kader, harus tunduk dan patuh dengan keputusan DPP Partai Golkar. Dia menegaskan, rekomendasi pasangan Cagub-Cawagub Lampung merupakan keputusan DPP Partai.

“Saya kira Pak Arinal juga su­dah legowo dan menerima, serta tidak mempermasalahkan. Beliau kader senior dan sudah sangat matang,” kata Ismet dalam keterangannya, Selasa (27/8/2024).

Ismet menegaskan, Golkar Lampung tetap solid dan tidak ada perpecahan usai DPP men­dukung pasangan Bacagub-Bacawagub dari partai lain. Kata dia, walaupun ada satu dua orang yang tidak menerima keputusan DPP, menjadi maklum saja.

“Namanya organisasi. Tapi, secara garis besar tidak ada ketegangan usai rekomendasi keluar,” pungkasnya.