Dasco Soal Susunan Kabinet, Kombinasi Parpol 50%, Profesional 50%

JAKARTA - Komposisi susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menemui titik terang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kabinet nanti akan diisi 50 persen kader partai politik, 50 persen kalangan profesional. 

Hal tersebut dikatakan Dasco saat ditanya soal perkembangan nama-nama menteri Pemerintahaan Prabowo-Gibran, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Menurut Dasco, pembahasan jumlah kementerian dan nomenklatur pada pemerintahan Prabowo-Gibran masih dinamis. Belum ada yang pasti. Termasuk kandidat yang akan menjadi menteri Prabowo. 

"Terutama dari parpol yang proporsinya tidak terlalu lebih besar daripada yang profesional," kata Dasco.

Lalu, kapan rampungnya? Menurut Dasco pertengahan bulan ini. Tepatnya, lima hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. "Kemungkinan H-5 sudah selesai," sebut Dasco. 

Terpisah, Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, kemungkinan kabinet Prabowo-Gibran juga akan diisi relawan. Kata Muzani, para relawan yang telah berjuang bersama Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 layak mendapatkan apresiasi.

"Tentu saja mereka-mereka yang berjuang mendapatkan pandangan dari Presiden dan wakil Presiden," ujar Muzani, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Muzani bilang, siapa saja boleh membantu pemerintahan Prabowo. Asalkan punya keahlian dan tekad memberikan bakti kepada bangsa dan negara.

"Akan tetapi semuanya akan tergantung kepada Presiden yang akan mengambil keputusan, karena ini adalah pemerintahan presidensial," tandas Wakil Ketua MPR itu. 

Lebih lanjut, Muzani juga mengomentari rumor yang menyebutkan adanya penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 44. Dia menegaskan, nama-nama nomenklatur kementerian masih belum pasti. Masih bersifat timbul dan tenggelam. 

Kata dia, Prabowo sejauh ini masih mendengar masukan dari berbagai macam pakar. Baik itu pakar hukum, tata negara, hingga praktisi pemerintahan.

"Nama-nama kementerian dan nomenklatur kementerian nanti akan diumumkan oleh Presiden terpilih setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober. Tunggu, sabar," pinta dia. 

Sementara, Jubir Prabowo, Dahnil Amzar Simanjuntak mengungkapkan, Prabowo menetapkan tiga kriteria untuk calon menterinya.

Kriteria pertama, calon menteri dalam kabinet harus memiliki integritas, seiring dengan komitmen Prabowo yang ingin memberantas korupsi. Kedua, harus memiliki kompetensi. 

Menurut Dahnil, sejak awal Prabowo ingin membentuk kabinet zaken atau kabinet menteri yang mengurus berbagai hal spesifik dalam pemerintahan, sehingga calon menteri Prabowo nantinya harus memiliki kompetensi.

Kriteria terakhir, yaitu harus loyal. Dia menyebutkan loyalitas penting bagi Prabowo. Karena Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin memastikan panglima dalam koalisi pemerintahan merupakan Prabowo sendiri.

Apa tanggapan parpol koalisi? Ketua DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menegaskan, partainya tidak akan mendikte Prabowo dalam menentukan format kabinet. Kamhar bilang, Demokrat menyerahkan sepenuhnya terkait struktur dan komposisi menteri kepada Prabowo. "Ini merupakan hak prerogatif Presiden. Kami taat azas," tekan Kamhar kepada Redaksi, Senin (30/9/2024).

Menyoal kabinet zaken, menurut Kamhar, hal itu merupakan langkah positif. Karena diperlukan untuk menjawab problematika Indonesia yang ke depannya makin kompleks. 

"Figur yang diberikan adalah orang yang memiliki kompetensi, integritas dan rekam jejak yang memadai relevan dengan penugasan yang diberikan," tutur Kamhar. 

Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago mengacungi jempol rencana Prabowo yang ingin menyeimbangkan pos kementerian dari kalangan parpol dan profesional. "Bagus saja. Terpenting keseimbangan tersebut membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Lebih bagus lagi jika Prabowo-Gibran menggunakan zaken kabinet," ucap Irma. 

Sementara, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mengusulkan Prabowo agar mengisi pos kementerian di bidang ekonomi dengan kalangan profesional. Menurut Fernando, kondisi perekonomian global menjadi sesuatu yang harus dipertimbangan Prabowo ketika mengangkat menterinya. 

"Termasuk mengisi kementerian yang terkait dengan program prioritas, supaya bisa segera terlaksana dan berhasil dengan baik," pungkas dia.