Golkar Dominan Di DPR

JAKARTA - Pembagian alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR telah selesai. Nantinya, AKD yang berjumlah 10 akan dipimpin 100 orang anggota dewan. Rinciannya, terdiri dari 20 untuk ketua dan 80 untuk posisi wakil ketua. Dari 100 pimpinan AKD ini, jatah yang diperoleh Fraksi Golkar sangat dominan. Yakni, 3 ketua komisi dan 17 wakil ketua.

Komposisi DPR periode 2024- 2029 mengalami perubahan dibanding periode sebelumnya. Jumlah AKD bertambah dari 9 menjadi 10. Sementara jumlah komisi juga bertambah, dari 11 menjadi 13.

Adapun 10 AKD tersebut adalah Badan Musyawarah (Bamus), Komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Panitia Khusus (Pansus), dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM).

Pimpinan Komisi DPR RI sebanyak 13 posisi Ketua dan 52 Wakil Ketua. Baleg, Banggar, BAKN, BKSAP, MKD, BURT, BAM dipimpin masing-masing 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua. Total, pimpinan AKD DPR RI sebanyak 20 Ketua dan 80 Wakil Ketua.

Pembentukan 10 AKD ini, sudah disetujui dalam rapat paripurna DPR ke-3 yang dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani, Selasa (15/10/2024) pagi. Dalam rapat itu, Puan menjelaskan tentang pembagian jatah pimpinan di AKD untuk masing-masing fraksi.

PDIP mendapatkan empat posisi ketua dan 16 wakil ketua. Kemudian Golkar, Gerindra ,dan NasDem masing-masing mendapatkan tiga posisi ketua di AKD. Golkar mendapatkan 17 posisi di jabatan wakil ketua, Gerindra mendapatkan 16 wakil ketua, dan NasDem mendapatkan 6 wakil ketua.

PKB mendapat 2 kursi ketua dan 9 wakil ketua. PKS mendapatkan 2 kursi ketua dan 6 wakil ketua. PAN mendapat 2 kursi ketua dan 4 wakil ketua. Sedangkan Demokrat dapat 1 ketua dan 6 wakil ketua.

“Sehubungan dengan itu, kami meminta persetujuan rapat paripurna terhadap jumlah komposisi fraksi pada pimpinan AKD apakah dapat disetujui?” tanya Puan yang dijawab setuju anggota dewan yang hadir.

Selanjutnya, para pimpinan fraksi akan berembuk untuk menetapkan nama-nama pimpinan di alat kelengkapan dewan berserta nama-nama anggota dewan yang ditugaskan. Termasuk AKD apa saja yang akan dipilih masing-masing fraksi.

Ketua Fraksi Golkar DPR RI, M Sarmuji mengatakan partainya akan memimpin Komisi X, XI, dan XII. Golkar mendapat penugasan sebagai ketua di komisi tersebut.

Meskipun komisinya sudah dipilih, untuk nama-nama kader yang akan menempati posisi tersebut, belum diputuskan Golkar.

“Belum putuskan. Kami akan putuskan sehari sebelum pengumuman di DPR, insya Allah begitu,” ucap Ketua Fraksi Golkar M. Sarmuji di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, partainya akan mengisi empat kursi ketua AKD. Rinciannya, ketua Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Kata Said, sebenarnya jumlah AKD yang dipimpin Fraksi PDIP sama dengan jumlah pada periode sebelumnya. Porsi pembagian jabatan di DPR pun diklaimnya sudah berdasarkan perhitungan atas kepentingan seluruh partai politik.

Meskipun sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR, jatah untuk menjadi pimpinan AKD antara Golkar dan PDIP sama. PDIP dapat 20 kursi pimpinan yang terdiri dari 4 ketua dan 16 wakil ketua. Begitu pun Golkar juga mendapatkan 20 kursi pimpinan, terdiri dari 3 kursi ketua dan 17 kursi wakil ketua.

Kenapa Golkar menyamai PDIP soal jatah pimpinan dewan? Analis sosial-politik ISESS Musfi Romdoni mengatakan, sebenarnya PDIP sebagai pemenang Pileg tidak dominan di DPR. Namun, jika dilihat dari komposisinya, berimbang.

Hanya saja, melihat AKD yang didapat PDIP merupakan jabatan strategis. Komisi I, meliputi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen. Komisi V di bidang infrastruktur.

Banggar mengenai anggaran. Sedangkan BAKN berfungsi untuk memastikan efisiensi dan transparansi penggunaan keuangan negara. Artinya, empat AKD itu merupakan pos-pos penekan yang kuat.

“Kalau PDIP nantinya benar-benar jadi oposisi, kebijakan strategis Prabowo yang banyak beririsan dengan pertahanan dan infrastruktur pasti mendapat kritik keras dari PDIP di DPR,” ulas Musfi saat dihubungi, tadi malam.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, tidak aneh jika Golkar dominan di DPR. Menurutnya, ini lebih pada imbas berpisahnya PDIP dengan Presiden Jokowi.

Menurut Dedi, sebenarnya tidak ada yang aneh, Golkar mendominasi DPR. Karena sejak 2019, partai berlambang Beringin itu agresif dalam perolehan suara Pemilu. Bahkan mereka berhasil membuntuti PDIP.

Terlebih, saat ini Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia merupakan representasi Presiden Joko Widodo. Dengan indikator tersebut, dominasi Golkar di DPR tidak murni karena porsi suara mereka.

“Tapi karena dukungan dari partai mitra koalisi di KIM. Termasuk juga bagaimana restu Gerindra dan yang lainnya. Ini linier dengan perolehan kursi di kabinet. Golkar juga terkesan mendominasi, meski bukan sebagai partai yang mengusung kader sebagai presiden,” pungkasnya.