Jokowi Berusaha Tenangkan Rakyat

PAPUA - Presiden Jokowi berusaha menenangkan rakyat yang sedang waswas dengan rencana kenaikan harga BBM. Sebelum resmi menaikkan harga BBM, Jokowi lebih dahulu membagi-bagikan bantuan langsung tunai alias BLT.

Kemarin, Jokowi membagikan BLT di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura. Jokowi didampingi Ibu Iriana menyerahkan batuan itu kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Kata Jokowi, BLT BBM ini diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan. Setiap bulan diberikan Rp150 ribu. Jadi, total Rp 600 ribu. Pemberian BLT dilakukan dua kali, masing-masing Rp 300 ribu. BLT BBM akan disalurkan kepada 20,6 juta penerima manfaat di seluruh daerah. “Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,” kata Jokowi, memberikan alasan pembagian BLT tersebut.

Selain kepada 20,6 juta penerima manfaat, BLT BBM ini juga diberikan kepada para pekerja dengan nominal yang sama. Namun, namanya bukan BLT, melainkan subsidi upah. Jumlah pekerja yang menerima bantuan ini sekitar 16 juta orang.

Di tempat yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan, pihaknya akan terus berupaya agar seluruh penerima manfaat dapat menerima bantuan tersebut. "Kayak kemarin kita sudah ke Nduga (Papua), kita khusus bagi-bagi yang belum, yang tidak ada namanya kita bagi,” ucap Risma.

Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, BLT ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat seiring dengan kecenderungan kenaikan harga akibat pengaruh krisis global. Dia yakin, penyaluran BLT BBM yang dilakukan PT Pos Indonesia akan berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.

Erick memuji PT Pos Indonesia sebagai ujung tombak penyaluran sudah berpengalaman dalam mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai dan Kartu Sembako. Pengalaman saat menyalurkan BLT ketika pandemi Covid-19, atau Kementerian Sosial untuk menyebarkan bansos lainnya membuat PT Pos memiliki cara yang efektif dan efisien. "Hingga kini penyaluran semua bantuan yang sudah dilakukan PT Pos hampir mencapai 100 persen," tambah Erick.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan keputusan pemberian BLT ini sudah tepat. Ia memberikan beberapa catatan agar penerima bansos tepat sasaran. Kata dia, yang harus diperhatikan adalah data masyarakat miskin, jangan sampai salah. "Karena kalau salah, itu orang tidak berhak akan dapat,” kata Agus, saat dihubungi, kemarin.

Begitu juga dengan pemberian BLT untuk pekerja yang gajinya di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Kata dia, Kemensos harus mendata betul agar bansos tambahan ini tidak salah sasaran.

Hal senada disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Menurut dia, yang dilakukan Jokowi dengan menebar BLT dapat menenangkan rakyat. Di samping itu, kebijakan ini pertanda kenaikan harga BBM akan dilakukan dalam waktu dekat, bahkan bisa saja akhir pekan ini. Sebelumnya, Jokowi pernah mengumumkan kebijakan pada Sabtu atau Minggu. "Bisa saja, biasanya pengumuman disampaikan di hari libur," kata Trubus.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menghitung-hitung dampak kenaikan harga BBM. Kata dia, jika harga Pertalite naik hingga di atas Rp 10.000 per liter, dapat berdampak pada kenaikan inflasi hingga di atas 7-8 persen. “Sebab, multiplier harga BBM ke beberapa produk tinggi,” ucapnya.

Dia pun menyarankan, jika ada penyesuaian harga BBM, harus dilakukan secara bertahap sambil melihat kondisi pergerakan harga minyak dunia. Ia menilai, harga keekonomian yang disampaikan Kementerian Keuangan terlalu tinggi.

Lalu, kapan harga BBM naik? Belum ada penjelasan resminya. Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya melempar senyum saat ditanya soal ini, di Gedung DPR, kemarin. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu malah bertanya balik. "Udah ada belum (pengumumannya)?" kata Sri Mul, sambil meninggalkan wartawan. (rm.id)