DPRD Kaji Bus Sekolah Gratis Pakai BBM Subsidi

SETU-Terancam mandeknya operasional bus sekolah gratis di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi mendapat perhatian serius dari DPRD. Komisi II DPRD Tangsel menegaskan akan segera mengambil langkah agar layanan publik tersebut tetap berjalan.

 

 Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian mendalam terkait kondisi anggaran operasional bus sekolah yang saat ini tertekan. 

 

 Ia menegaskan, layanan bus sekolah merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang tidak boleh terhenti begitu saja, terutama karena menyangkut kebutuhan pelajar. “Jangan sampai pelayanan publik ini terhenti begitu saja,” tegasnya.

 

 Ricky mengaku, baru mendapatkan informasi terkait potensi penghentian layanan bus sekolah akibat lonjakan harga BBM yang cukup signifikan.

 

 “Saya baru dapat kabar akan adanya terancam pemberhentian layanan bus sekolah karena naiknya harga BBM. Karena ini terkait pelayanan masyarakat, kita tidak ingin ini sampai berhenti,” katanya.

 

 Menurutnya, salah satu solusi yang akan dikaji adalah kemungkinan penerapan kebijakan agar bus sekolah bisa mendapatkan BBM subsidi. “Apakah nanti bisa dibuat peraturan agar bisa mendapatkan BBM subsidi untuk bus sekolah ini. Misalnya kita lihat di daerah lain seperti apa,” jelas Ricky.

 

 Selain itu, DPRD juga akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi cepat agar operasional bus tetap berjalan. “Nanti kita akan langsung koordinasi dengan Dishub dan Dindik Kota Tangsel agar pelayanan tetap berjalan,” ungkapnya.

 

 Ricky menambahkan, pihaknya juga membuka peluang untuk menutupi kekurangan anggaran melalui perubahan APBD. “Dan kekurangan ini akan kita tambahkan di anggaran perubahan,” ujarnya.

 

 Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Disub) Tangsel mengungkapkan bahwa lonjakan harga BBM membuat anggaran operasional yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 tidak mencukupi hingga akhir tahun.

 

 Kepala Dishub Tangsel, Ayep Jajat Sudrajat menyampaikan, bahwa kondisi tersebut telah dihitung secara rinci oleh pihaknya. “Anggaran yang sudah kita alokasikan di 2026 kurang. Kalau dihitung-hitung hanya sampai dengan bulan September,” kata Ayep.

 

 Ia menjelaskan, saat ini terdapat 10 armada bus sekolah gratis yang beroperasi di Tangsel dan melayani sembilan rute perjalanan di berbagai wilayah.

 

 Menurut Ayep, layanan ini sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya para pelajar yang mengandalkan transportasi gratis setiap hari. Namun, kenaikan harga BBM non-subsidi yang cukup signifikan membuat biaya operasional meningkat tajam dan berdampak langsung pada kemampuan anggaran daerah.

 

 “Kalau kita hitung, kekurangannya itu untuk bus sekolah sama mobil PJU sekitar Rp 400 juta,” ungkap Ayep.

 

 Dishub Tangsel pun telah mengambil langkah dengan menyampaikan surat kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai upaya mencari solusi atas kekurangan anggaran tersebut.