Subsidi BBM Tembus Rp118,7 Triliun, Harga Pertalite dan Pertamax Tetap Stabil

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global dengan menggelontorkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp118,7 triliun. Kebijakan ini ditempuh agar harga BBM, khususnya Pertalite dan Pertamax, tetap terjangkau bagi masyarakat.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan dalam APBN KiTa, realisasi subsidi dan kompensasi tersebut melonjak signifikan hingga 266,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan ini dipicu oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya konsumsi energi.
Dari total anggaran tersebut, subsidi langsung tercatat sebesar Rp52,2 triliun, sementara kompensasi mencapai Rp66,5 triliun.

Di sisi konsumsi, aktivitas ekonomi yang terus bergerak turut mendorong kenaikan penggunaan energi. Penyaluran BBM bersubsidi mencapai 3,17 juta kiloliter, naik 9,2 persen secara tahunan. Sementara itu, distribusi LPG 3 kg meningkat 3,8 persen menjadi 1,419 juta kilogram, dan jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah menjadi 42,9 juta.

Langkah menjaga harga BBM ini juga didukung oleh PT Pertamina (Persero) yang tetap menahan harga Pertalite dan Bio Solar, meski harga minyak dunia mengalami kenaikan. Untuk BBM nonsubsidi, penyesuaian tetap dilakukan secara selektif.

Per 4 Mei 2026, harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.900 per liter, Dexlite Rp26.000, dan Pertamina Dex Rp27.900. Namun, harga Pertamax tetap bertahan di Rp12.300 per liter, Pertamax Green Rp12.900, Pertalite Rp10.000, dan Biosolar Rp6.800.

Pemerintah menegaskan kebijakan ini bukan tanpa alasan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi dan LPG akan dijaga hingga akhir 2026 sesuai arahan Presiden.
“Insyaallah tidak akan ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk LPG. Itu kita jaga,” ujarnya.

Meski demikian, tantangan besar masih membayangi, terutama tingginya ketergantungan impor energi. Kebutuhan nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik baru sekitar 605 ribu barel. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong optimalisasi sumur migas, termasuk mengaktifkan kembali sumur idle serta membuka wilayah eksplorasi baru. Selain itu, program energi alternatif seperti biodiesel terus diperkuat, bahkan Indonesia diklaim tidak lagi mengimpor solar pada 2026.

Ke depan, pemerintah juga menyiapkan implementasi program bioetanol E20 yang ditargetkan berjalan pada 2028 guna mengurangi ketergantungan pada energi impor.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menilai langkah ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.

“Di saat harga minyak dunia naik, Indonesia mampu menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil. Ini penting untuk menjaga daya beli,” ujarnya.

Menurutnya, berbagai kebijakan seperti subsidi energi, bantuan sosial, hingga pembiayaan usaha menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam melindungi masyarakat.