Geber Pembangunan IKN, Prabowo Akan Minta Saran Serta Masukan Dari JokowiJokowi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mempercepat proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk mendukung langkah tersebut, Prabowo akan meminta saran dan masukan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi kepada wartawan, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024). 

Hadi mengatakan, Jokowi adalah presiden yang memulai pembangunan proyek tersebut. Karena itu, Prabowo bakal meminta pendapat dan masukan dari Jokowi.

"Pasti kita minta pendapat Pak Jokowi, minta petunjuk beliau, minta arahan beliau, kan biasa itu," kata Pras. 

Sehari sebelumnya, Prabowo melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN. Usai dilantik, Basuki memastikan, akan intens berkomunikasi dengan Jokowi terkait pembangunan IKN. 

“Beliau (Jokowi) ingin lebih sering ke sana," ujar Basuki, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Basuki mengaku, sudah berkomunikasi dengan Jokowi. Komunikasi terakhir terjadi beberapa hari lalu.

Dalam komunikasi itu, Basuki sempat menanyakan kapan Jokowi akan ke IKN lagi. Jokowi, kata Basuki, akan menyempatkan berkunjung ke IKN.

Terkait perkembangan IKN, Basuki menyebutkan, sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI) yang berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN yang perlu segera ditindaklanjuti. Basuki juga mengatakan, sebagian besar investor menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Basuki mengatakan, capaian batch 1 pembangunan IKN sudah 94 persen, sedangkan batch 2 mencapai 60 persen lebih, dan capaian batch3 hampir 40 persen. 

Basuki menyatakan akan kembali berkantor di IKN mulai hari ini, Kamis (7/11/2024), untuk menyambut kedatangan anggota Komisi II DPR dalam agenda kunjungan kerja.

Di tempat terpisah, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, akan terus mengawal proyek pembangunan IKN.

Kata Ketua Umum Partai Demokrat itu, pembangunan IKN difokuskan pada penyelesaian kawasan inti pemerintahan, yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. AHY percaya, jika infrastruktur dan fasilitas untuk tiga elemen utama pemerintahan ini dapat segera disiapkan, maka proses pengambilan keputusan di negara ini dapat berjalan lebih efektif.

"Bapak Presiden Prabowo ingin pembangunan IKN dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat eksekutif, legislatif, dan yudikatif," ujar AHY.

Meski begitu, AHY mengakui, dalam proyek pembangunan ini, akan ada penyesuaian anggaran. Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran negara menjadi tantangan utama yang harus dihadapi pemerintah saat merencanakan pembangunan.

AHY mengungkapkan, meski pembangunan IKN merupakan prioritas, pemerintah juga harus mempertimbangkan sektor-sektor lain yang membutuhkan perhatian. "Kami selalu dihadapkan pada anggaran yang terbatas. Tidak ada anggaran yang tidak terbatas," tambahnya.

Dengan penyesuaian yang tepat, pemerintah berharap pembangunan IKN dapat tetap berlanjut meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas.